Founder YRJI sekaligus mantan Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Muh. Ageng Dendy Setiawan.
Oleh: Muh Ageng Dendy Setiawan
Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian penting dari mekanisme checks and balances. Namun, kritik yang ideal tidak berhenti pada penolakan semata, melainkan harus menghadirkan solusi yang mampu mendorong perbaikan kebijakan demi kepentingan rakyat.
BACA JUGA:
- Pertamax Naik, Said Iqbal Sebut Alasan Para Buruh Belum Gelar Aksi: Belum Berdampak Besar
- Rupiah Sedikit Menguat Berkat Aksi Pemerintah Naikkan Harga Pertamax dan Suku Bunga
- Pertamax Naik Hampir Rp4.000, Konsumen SPBU Jetis Lamongan Pindah Haluan ke Pertalite
- YRJI Dukung Langkah Presiden Prabowo Wujudkan Amanat Pasal 33 UUD 1945
Di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks, pendekatan kritis perlu berbasis data, rasional, dan objektif. Kritik yang cerdas akan menjadi energi positif, sementara kritik yang hanya berlandaskan sentimen politik berisiko mengaburkan substansi persoalan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, tidak seharusnya dihapus hanya karena persoalan tata kelola. Program ini memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Yang diperlukan adalah evaluasi menyeluruh, yakni memperbaiki ketepatan sasaran, transparansi anggaran, efektivitas distribusi, serta integrasi dengan sektor produktif seperti UMKM dan petani. Dengan pengelolaan yang baik, MBG bisa menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus stimulus ekonomi lokal.
Begitu pula dengan kenaikan harga Pertamax. Kritik terhadap kebijakan ini harus ditempatkan dalam konteks global. Sebagai BBM non-subsidi, harga Pertamax sangat dipengaruhi fluktuasi minyak dunia dan geopolitik internasional.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




