Ringkasan Berita
- KH Afifuddin Muhajir menegaskan ada prinsip 'harga mati' (Qanun Asasi, dasar Pancasila, Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyyah) dan sarana yang bisa beradaptasi, dengan musyawarah sebagai landasan penting dalam setiap mekanisme, termasuk pemilihan pemimpin.
- KH Anwar Iskandar melihat Munas-Konbes sebagai forum strategis untuk membahas persoalan bangsa dan masa depan NU, menekankan tanggung jawab NU dalam pengabdian kepada agama, umat, nusa, dan bangsa.
- Anwar Iskandar menyoroti pentingnya optimalisasi Lazisnu, penguatan dakwah di era digital, dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ideologi agama agar tidak tertinggal oleh generasi Z.
- Ditekankan pula perlunya mengakomodasi dan mengoordinasi potensi besar warga NU di berbagai bidang agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi organisasi dan masyarakat.
- Keduanya berharap forum ini melahirkan keputusan strategis yang memperkuat peran NU dalam menjawab tantangan zaman dan memberikan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wakil Rais Aam PBNU, K.H. Afifuddin Muhajir, dan K.H. Anwar Iskandar, menyampaikan sejumlah pandangan mengenai kepemimpinan dan masa depan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al Falah, pada Minggu (21/6/2026).
KH Afifuddin menekankan adanya dua prinsip dalam perjalanan NU, yakni hal-hal yang bersifat harga mati dan hal-hal yang dapat beradaptasi.
Ia menyebut empat hal yang permanen, yaitu Qanun Asasi, konsep NU sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah, dasar Pancasila, serta ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyyah, sedangkan mekanisme pemilihan dipandang sebagai sarana yang bisa menyesuaikan kondisi.
“Harga mati dalam hal yang menyangkut tujuan, akan tetapi bisa beradaptasi dalam hal-hal yang menyangkut sarana untuk mencapai tujuan,” ujarnya.
Ditegaskan pula bahwa prinsip musyawarah harus menjadi landasan dalam setiap mekanisme pemilihan. Terkait sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), Kiai Afif menyerahkan sepenuhnya pada forum resmi NU untuk dimusyawarahkan.
“Dalam hal sekecil apa pun, Nabi diperintahkan untuk musyawarah. Apalagi dalam persoalan besar seperti pemilihan pemimpin,” tuturnya.
Sementara itu, KH Anwar Iskandar menilai Munas-Konbes NU 2026 menjadi forum strategis untuk membahas persoalan bangsa sekaligus masa depan NU.
“Begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi bangsa ini menjadi bagian tanggung jawab NU dalam dedikasi perkhidmatan terhadap agama, umat, nusa, dan bangsa,” katanya.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi Lazisnu sebagai lembaga filantropi, penguatan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di era digital, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ideologi dan ajaran agama.
“Kita akan tertinggal ke depan karena di depan kita ada generasi Z yang akan menentukan masa depan agama, bangsa, dan negara kita,” ucapnya.
KH Anwar juga menyoroti potensi besar warga NU di berbagai bidang yang perlu diakomodasi agar memberi manfaat lebih luas.
“Itu penting diakomodasi, jangan biarkan mereka tercecer. Itu potensi besar yang bisa memberi manfaat, hanya tinggal dikoordinir saja,” ujarnya.
Keduanya berharap Munas-Konbes NU 2026 mampu melahirkan keputusan strategis yang memperkuat peran NU dalam menjawab tantangan zaman dan memberikan kontribusi nyata bagi umat serta bangsa. (uji/mar)
