Oleh: Aguk Irawan NM
Kita baru saja dipertontonkan "drama" yang keras di ruang pleno, mirisnya itu dihadapan Kiai sepuh yang kita hormati. Kita melihat cuplikan video dan membaca berita itu dengan rasa ngilu, ada meja digebrak di ruang komisi, ada hujan intrupsi disana-sini, ada teriakan memotong kalimat, dan ada tuding menuding yang tak lagi membawa akhlak santri.
Di arena Munas dan Konbes kemarin 20-22 Juni 2026, kita seperti menyaksikan sebuah transformasi yang cemas. Jam’iyyah yang didirikan oleh para ulama dengan laku tirakat dan wirid hening yang panjang, mendadak sesak dengan logat-logat yang kita kenal dari ruang-ruang tim sukses pemilu legislatif atau Pilkada.
Ada yang luruh ketika sebuah organisasi keagamaan terbesar di dunia ini terjebak dalam ritus politik yang liar. Pelan-pelan seperti kehilangan sesuatu bernama marwah jam'iyyah. Masalahnya masih sama, sekelompok memaksakan kehendak dan bertemu kelompok lain yang sama memaksanya untuk menguasai.
Kekuasaan memang sering kali mengeringkan rasa khidmat. Di dalam NU, rasa khidmat itu adalah kesantrian—sebuah sikap hidup yang takzim pada ilmu, patuh pada sanad, dan menaruh drajat kemanusiaan di atas syahwat duniawi. Namun, apa yang terjadi ketika struktur organisasi modern merangsek masuk, dan yang dibawa bersamanya bukan profesionalisme, melainkan syahwat "tim pemenang"?
Akar masalahnya seumpama benalu dalam pohon beringin yang rimbun. Pasca-kontestasi Muktamar, PBNU kerap kali menjelma menjadi semacam panggung bagi-bagi konsesi bagi
mereka yang berjasa memenangkan takhta.
Lingkaran "timses" ini—yang sering kali lebih mahir menghitung suara ketimbang membaca kitab kuning, atau lebih fasih bernegosiasi dengan oligarki ketimbang mendengarkan keluh kesah petani di ranting-ranting purba—menggeser para kader tulen.
Para santri yang merangkak dari bawah, yang tahu persis bau keringat warga Nahdliyin di desa-desa, tersisih ke pinggiran. Mereka kalah oleh mereka yang datang dengan proposal, jargon-jargon mentereng, dan kedekatan instan.
Di titik ini, NU menghadapi paradoksnya: ia memiliki basis massa yang raksasa (jamaah), namun dikelola dengan manajemen yang sering kali rapuh, atau lebih buruk lagi, pragmatis (jam'iyyah).
Tentu saja, kita menghormati nasab. Dalam kultur pesantren, darah biru para kiai adalah pembawa berkah, penyambung tradisi spiritual yang tak boleh putus. Namun, ketika nasab atau sekadar kedekatan personal menjadi satu-satunya kualifikasi tanpa menimbang kapasitas, kita sedang menaruh masa depan jamaah di atas perjudian.
Pola patronase-nasab yang tidak diseimbangkan dengan profesionalisme melahirkan apa yang kita lihat hari ini: organisasi yang gagah di tingkat atas, namun lamban dan gagap di tingkat bawah.
Maka lahirlah program-program "langit" yang elitis dan jargonistik. Kita mendengar khotbah-khotbah besar tentang Fiqih Peradaban atau diskursus internasional lainnya.
Semua itu indah di atas kertas seminar internasional. Namun, bagi seorang warga NU di pelosok Madura atau pedalaman Jawa yang sedang kesulitan pupuk, atau anak-anak muda Nahdliyin yang cemas mencari kerja di era digital, jargon-jargon itu terasa berjarak ribuan kilometer. Mereka butuh advokasi, butuh tata kelola yang konkret, butuh digitalisasi layanan seperti "Digdaya" yang benar-benar hidup, bukan sekadar aplikasi yang mati segan hidup tak mau.
Menjemput Kepemimpinan dari Bawah
NU abad kedua membutuhkan tajdid (pembaruan) tata kelola yang radikal—namun radikal dalam artian kembali ke akar (radix). Kaderisasi Bottom-Up. Kepemimpinan PBNU idealnya lahir dari seleksi alamiah. Mereka yang memimpin di pusat seharusnya adalah orang-orang yang teruji memimpin PWNU, sebagaimana pengurus PCNU tumbuh dari MWCNU dan Ranting. Merekalah yang tahu bagaimana menghadapi realitas grass-root, bukan karbitan kursus kilat.
Solusinya bukanlah membuang tradisi pesantren demi manajemen korporat yang dingin. NU yang ideal adalah perpaduan mereka yang memiliki nasab (kearifan lokal) sekaligus rekam jejak sebagai aktivis, dan ditopang oleh kapasitas profesional.
NU memiliki gudang akademik, alim-alamah pemikir di ISNU, para sarjana, dan teknokrat. Mengapa mereka kerap hanya dijadikan panitia pelengkap ornamen, sementara kebijakan strategis diputuskan oleh lingkaran tim sukses?
Muktamar dan forum-forum pengambilan keputusan ke depan tidak boleh lagi menjadi pasar malam kekuasaan, di mana gebrak meja menjadi tontonan dan marwah santri digadaikan demi kemenangan faksional. Forum itu harus dikembalikan menjadi tempat konsolidasi gagasan, sebuah ruang khidmat di mana para kiai dan intelektual duduk bersama memikirkan nasib umat.
NU bukanlah milik mereka yang menang dalam pemungutan suara di Muktamar. NU adalah milik jutaan orang yang mengaji di musala-musala kampung, yang melantunkan selawat di malam Jumat, dan yang menaruh harapan hidupnya pada berkah para pendiri jam'iyyah ini.
Ketika meja digebrak dan etika kesantrian dilupakan, kita tidak hanya sedang melihat rusaknya sebuah rapat pleno. Kita sedang melihat luka pada wajah Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. Dan luka itu, sungguh, menghujam sanubari kita yang terdalam.
Wallahu'lama bishwab.
