Ringkasan Berita
- DPRD Gresik dan pemerintah daerah sepakat program prioritas pembangunan 2026 mencakup perbaikan Jalan Poros Desa, jalan kabupaten, serta infrastruktur publik seperti puskesmas dan sekolah yang rusak.
- Pembiayaan program didukung oleh Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2025 sebesar Rp314 miliar dan akan dianggarkan dalam APBD/APBD-P 2026.
- Perbaikan jalan diprioritaskan pada kerusakan berat dan akses perekonomian seperti kawasan industri, pariwisata, dan ketahanan pangan, dengan kebutuhan anggaran hingga Rp2,8 triliun yang akan dilakukan secara bertahap.
- Hingga 2024, Gresik memiliki 218 ruas Jalan Poros Desa sepanjang 436,93 km di 18 kecamatan, di mana sebagian telah diperbaiki dengan konstruksi cor untuk ketahanan lebih lama.
- Wakil Ketua DPRD Gresik menyatakan dewan konsisten mendukung program bupati dan kerap turun langsung memantau kondisi jalan untuk memastikan prioritas perbaikan tepat sasaran.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, menyampaikan hasil rapat koordinasi antara dewan dan pemerintah daerah setempat yang menetapkan prioritas pembangunan tahun ini.
Program utama difokuskan pada perbaikan Jalan Poros Desa (JPD), jalan kabupaten, serta infrastruktur pelayanan publik seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan sekolah negeri yang rusak.
“Program-program tersebut telah disepakati oleh DPRD dan pemerintah untuk dituntaskan, karena itu tahun ini masuk program prioritas yang dianggarkan di APBD maupun APBD-P 2026,” kata Mujid kepada BANGSAONLINE.com, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp314 miliar yang akan digunakan untuk menopang pembiayaan program prioritas. Dewan disebut konsisten mendukung program Bupati Gresik, terutama perbaikan JPD, jalan kabupaten, dan infrastruktur publik.
Sebagai Koordinator Komisi III DPRD Gresik, Mujid menegaskan pihaknya kerap turun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisi jalan.
“Sudah saya sampaikan kepada masyarakat, untuk perbaikan jalan kami sudah sepakat dengan pemerintah yang didahulukan adalah kondisi kerusakan berat dan jalan untuk akses perekonomian seperti kawasan industri, pariwisata, dan ketahanan pangan,” paparnya.
Ia menambahkan, perbaikan jalan dengan kebutuhan anggaran hingga Rp2,8 triliun akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Hingga 2024, Kota Pudak memiliki 218 ruas JPD dengan total panjang 436,93 kilometer di 18 kecamatan, sebagian telah diperbaiki dengan konstruksi cor agar lebih tahan lama. (hud/mar)
