JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Komite III DPD RI memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) atas suksesnya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan lebih tertata.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kemenhaj RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 14 Tahun 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho, serta jajaran pejabat terkait. Jalannya rapat dipimpin oleh Jelita Donal dan Prof. Dailami, serta diikuti oleh jajaran anggota Komite III DPD RI.
Meski mengapresiasi kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang efektif menjaga keselamatan jemaah lewat pengaturan waktu lempar jumrah dan pembatasan aktivitas saat cuaca ekstrem, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, tetap memberikan sejumlah catatan kritis untuk evaluasi Haji 2027.
Salah satu poin yang disorot oleh keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini adalah masalah kebersihan fasilitas umum di fase krusial.
“Terkait kebersihan, khususnya pada fase Armuzna, kami berharap syarikah dapat mengoptimalkan ketersediaan petugas kebersihan, mengingat tingginya penggunaan fasilitas umum seperti toilet oleh jemaah,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia tersebut.
Selain kebersihan, Senator Jatim ini juga menggarisbawahi tiga aspek penting lainnya. Pertama integrasi data kesehatan. Ia menilai perlunya regulasi pembatasan jumlah rumah sakit penyedia layanan medical check-up (seperti di Surabaya) agar penambahan faskes tidak berlebihan dan integrasi data istithaah kesehatan jemaah bisa lebih optimal.
Kedua terkait skema tanazul mandiri. Lia mendorong sosialisasi yang lebih mendalam mengenai skema tanazul mandiri beserta konsekuensi teknisnya agar tidak terjadi salah paham antara jemaah dan petugas di lapangan.
Ketiga variasi konsumsi. Ning Lia berharap ada inovasi pada konsumsi jemaah untuk musim haji berikutnya.
“Selain itu, perlu adanya penambahan variasi menu konsumsi pada penyelenggaraan haji 2027 agar kualitas pelayanan semakin meningkat dan selaras dengan semangat pelayanan haji dari hati,” tambah Ning Lia.
Merespons masukan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, menyambut baik dorongan Komite III DPD RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional haji 2026. Langkah ini akan dijadikan pijakan kuat demi mengejar target capaian Labaytum Excellence Award.
Pihak kementerian juga diminta memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji khusus dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) agar fungsi pembinaan tetap berjalan sesuai koridor hukum.
Selain itu, penertiban identitas (akses masuk) di tenda Arafah dan Mina serta pengawasan terhadap pungutan liar kepada jemaah menjadi fokus utama yang harus dibenahi. Mengingat KBIHU adalah mitra strategis pemerintah, sinergi yang bersih dan profesional mutlak diperlukan.
“Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jemaah di masa mendatang,” harap M. Irfan Yusuf.
