Ringkasan Berita
- BPKH menyalurkan dana nilai manfaat tahap I 2026 sebesar Rp2,06 triliun kepada sekitar 5,7 juta jemaah haji reguler dan khusus yang masih dalam daftar tunggu.
- Alokasi diberikan ke akun virtual (NMVA) dengan rincian Rp1,8 triliun untuk jemaah reguler (rata-rata Rp323.490 per orang) dan US$13,8 juta untuk jemaah khusus (rata-rata US$61,61 per orang).
- Penyaluran ini telah mendapat persetujuan DPR RI dan dirancang dengan prinsip proporsionalitas untuk menjaga keadilan serta kesehatan keuangan haji jangka panjang.
- BPKH menegaskan pengelolaan dana dilakukan sesuai prinsip syariah, transparan, dan dapat dipantau langsung oleh jemaah melalui BPKH Apps.
- Langkah ini merupakan wujud komitmen BPKH dalam mengoptimalkan manfaat dana haji secara berkelanjutan bagi calon jemaah di seluruh Indonesia.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan dana nilai manfaat tahap I tahun 2026 senilai lebih dari Rp2,06 triliun. Alokasi ini didistribusikan kepada sekitar 5,7 juta jemaah haji reguler dan khusus yang saat ini masih dalam daftar tunggu (waiting list).
Penyaluran ini menjadi wujud nyata dari upaya pengoptimalan pengelolaan dana haji yang dilakukan secara akuntabel dan berkelanjutan demi kemaslahatan seluruh calon jemaah.
Dari total dana tersebut, porsi sebesar Rp1,8 triliun dialokasikan kepada jemaah haji reguler, dengan nilai rata-rata penerimaan sebesar Rp323.490 per jemaah.
Sementara untuk jemaah haji khusus, total alokasi yang dikucurkan mencapai US$13,8 juta, dengan rata-rata per jemaah mengantongi US$61,61. Nominal nilai manfaat yang didapatkan tiap jemaah bervariasi, salah satunya dipengaruhi oleh durasi masa tunggu masing-masing individu.
Seluruh distribusi dana yang disalurkan ke akun virtual (nilai manfaat virtual account/NMVA) jemaah ini telah mengantongi persetujuan bersama DPR RI. Prosedur persetujuan serupa juga berlaku untuk penggunaan nilai manfaat dalam mendukung biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bagi jemaah yang berangkat pada tahun berjalan.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menerangkan bahwa pembagian porsi ini dirancang secara matang guna menjaga asas keadilan dan keberlanjutan keuangan haji.
“Alokasi Nilai Manfaat bagi jemaah yang berangkat dan jemaah yang masih menunggu keberangkatan harus dijaga secara proporsional. Ketika porsi Nilai Manfaat yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji lebih besar, maka ruang alokasi yang dapat disalurkan kepada jemaah tunggu melalui NMVA menjadi lebih terbatas,” ujar Fadlul.
Ia menekankan bahwa prinsip proporsionalitas tersebut merupakan langkah krusial dalam menjaga postur kesehatan dana haji jangka panjang.
“Kami terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar memberikan manfaat secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kesehatan keuangan haji untuk memenuhi kebutuhan jemaah saat ini maupun di masa mendatang,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menegaskan komitmen BPKH untuk menjalankan tata kelola dana yang patuh syariah, transparan, serta berhati-hati.
“BPKH memastikan Nilai Manfaat dikelola dan disalurkan sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Jemaah juga dapat memantau nilai manfaat yang tercatat pada Virtual Account melalui BPKH Apps sehingga prosesnya semakin transparan dan mudah diakses,” jelas Amri.
Dengan digulirkannya penyaluran Nilai Manfaat Tahap I 2026 ini, BPKH menegaskan komitmen profesionalismenya dalam mengelola dana umat secara terbuka dan berkelanjutan demi menghadirkan manfaat maksimal bagi calon jemaah haji di seluruh Indonesia.
