SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Deputi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Agus Sudrajat, menegaskan kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kebijakan publik yang berbasis data akurat dan analisis komprehensif.
Hal tersebut disampaikan ketika menjadi narasumber dalam Training of Trainers (ToT) Fasilitator Pendalaman Tugas DPRD Jawa Timur yang digelar BPSDM Jatim.
“Kebijakan tidak cukup hanya bersifat normatif. Kebijakan harus berbasis evidensi sehingga mampu menjawab persoalan nyata masyarakat dan menghasilkan dampak pembangunan yang terukur,” kata Agus.
Menurut dia, tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 semakin kompleks sehingga pemerintah daerah membutuhkan kebijakan adaptif berbasis bukti.
Namun, masih terdapat kendala seperti pemanfaatan data yang belum optimal, lemahnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran, serta evaluasi program yang belum berorientasi hasil.
Agus mencontohkan penanganan stunting dan pengembangan UMKM sebagai sektor yang membutuhkan kebijakan berbasis data valid, analisis akar masalah, serta koordinasi lintas sektor agar intervensi tepat sasaran.
Ia menekankan DPRD memiliki peran strategis dalam seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari regulasi, penganggaran, pengawasan, hingga evaluasi.
“Kualitas kebijakan daerah hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, serta analis kebijakan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto, menambahkan fasilitator berperan penting memperkaya perspektif DPRD dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan daerah.
“Fasilitator diharapkan mampu memberikan penguatan substansi, perspektif, serta alternatif solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah,” tuturnya.
Kegiatan yang dibuka Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, ini diharapkan memperkuat kapasitas fasilitator DPRD agar mampu mendorong kebijakan publik yang adaptif, kolaboratif, berbasis evidensi, dan berdampak nyata bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. (dev/mar)
