Ringkasan Berita
- Penyaluran bansos PKH dan BPNT Triwulan III akan dimulai pada 20 Juli 2026 menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) versi terbaru yang masih dalam proses pembersihan data.
- Pemutakhiran data menyebabkan perubahan daftar penerima, di mana ada penerima tetap, penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, dan penerima baru akibat perubahan kondisi seperti kematian, pindah, atau ekonomi.
- Daerah paling aktif memperbarui data adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kota Bekasi, dengan proses pemutakhiran dimulai dari tingkat RT/RW hingga diverifikasi BPS.
- Pemerintah mengubah paradigma bansos menjadi 'Bansos Sementara, Berdaya Selamanya' dengan menyertakan program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima dapat mandiri dan tidak bergantung terus pada bansos.
- Target 2026 lebih dari 150 ribu keluarga penerima manfaat akan ikut program pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan, akses usaha, dan aset produktif untuk bisa naik kelas secara ekonomi.
BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Triwulan III dimulai pada 20 Juli 2026.
Bantuan untuk alokasi Juli-September tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang telah dimutakhirkan.
Gus Ipul menyebut Kemensos masih menyelesaikan proses cleansing data setelah menerima pemutakhiran dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing. Insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” ujarnya.
Pemutakhiran DTSEN menyebabkan perubahan daftar penerima. Sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) tetap menerima, sebagian tidak lagi memenuhi syarat, dan sebagian lainnya menjadi penerima baru.
Gus Ipul menegaskan pembaruan data merupakan konsekuensi alami dari perubahan kondisi masyarakat, seperti kematian, pindah domisili, atau perubahan ekonomi.
Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif memperbarui data, dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tercatat paling aktif, serta Kota Bekasi sebagai daerah dengan pembaruan terbanyak.
Proses pemutakhiran dimulai dari tingkat RT/RW, dibahas di desa/kelurahan, diteruskan ke Dinas Sosial, lalu diverifikasi BPS sebelum digunakan Kemensos.
Selain memperbaiki akurasi data, pemerintah juga mengubah pendekatan bansos dengan paradigma “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya.” Bantuan akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima bisa mandiri.
“Tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas,” kata Gus Ipul.
Pada 2026, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu KPM mengikuti program pemberdayaan, meliputi peningkatan keterampilan, penguatan akses usaha, dan penambahan aset produktif. Pemerintah berharap keluarga tersebut tidak lagi bergantung pada bansos di tahun berikutnya. (rom)
