Ringkasan Berita
- Pemerintah Kota Batu membebaskan sanksi administratif lima jenis pajak daerah hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka HUT ke-81 RI. Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- Lima pajak yang dibebaskan denda adalah PBB-P2, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan BPHTB. Fasilitas PBJT mencakup pajak makanan/minuman, jasa perhotelan, parkir, serta kesenian dan hiburan.
- Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai saluran elektronik seperti Bank Jatim, QRIS, GoPay, OVO, dan gerai ritel. Kemudahan ini memungkinkan transaksi secara praktis tanpa harus mengantre di loket.
- Program ini digagas oleh Wali Kota Batu Nurochman dan Wakil Wali Kota Heli Suyanto sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau memanfaatkannya sebelum batas waktu 31 Agustus 2026.
KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota Batu membebaskan sanksi administratif lima jenis pajak daerah bagi seluruh wajib pajak hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Program tersebut digagas Wali Kota Batu Nurochman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Wali Kota Batu Nurochman menjelaskan, terdapat lima jenis pajak daerah yang mendapatkan fasilitas pembebasan denda, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Khusus PBJT, fasilitas tersebut mencakup pajak atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan," ujarnya.
Selain pembebasan denda, Pemkot Batu juga menyediakan kemudahan pembayaran melalui sejumlah saluran elektronik. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui Bank Jatim dan Virtual Account, QRIS, GoPay, OVO, serta gerai Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, dan Tokopedia. Beragam pilihan tersebut memungkinkan transaksi dilakukan secara praktis tanpa harus mengantre di loket.
"Kami mengimbau masyarakat serta seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan program ini sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026," ungkap Nurochman. (adi/van)
