Ringkasan Berita
- Ketua Umum Projo Budi Arie menyampaikan analisis tentang kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029, yang ditafsirkan sebagai 'soft deklarasi' atau sinyal awal kubu Jokowi bersiap mengambil jarak dari pemerintahan Prabowo.
- Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menurun tajam dalam survei terbaru, dari 75% (Des 2025) menjadi 37% (Agustus 2026), dengan tekanan ekonomi sebagai faktor utama keluhan.
- Analis politik menilai penurunan kepuasan publik ini memberi 'amunisi' bagi kubu Jokowi untuk mengambil posisi politik yang lebih mandiri menuju Pilpres 2029, terlepas dari klarifikasi bahwa pernyataan Budi Arie adalah analisis pribadi.
JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029 menjadi sinyal awal kubu Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan langkah politik di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ray menyebut pernyataan tersebut sebagai semacam “soft deklarasi” bahwa kubu Jokowi siap menghadapi kemungkinan berpisah jalan dengan Prabowo pada Pilpres 2029.
"Ini semacam pradeklarasi bahwa Pak Jokowi siap berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang," kata Ray dalam diskusi pada Jumat (28/8/2026).
Menurut Ray, potongan video Budi Arie yang beredar ke publik juga menarik untuk dicermati karena memuat bagian pernyataan yang dinilai paling substantif terkait kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.
"Sebab yang dipotong sebenarnya video yang menurut saya paling substantif, tapi juga paling berbahaya,” ujar Ray.
Polemik bermula dari pernyataan Budi Arie dalam sebuah forum saat duduk di samping Jokowi.
Budi Arie menyebut insting politiknya melihat kemungkinan perubahan situasi yang lebih cepat dari Pemilu 2029.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” seperti percepatan Pemilu 1999 setelah perubahan politik pada akhir 1990-an.
Pernyataan tersebut kemudian memicu spekulasi mengenai kemungkinan perubahan politik nasional sebelum 2029.
Kubu Jokowi Mulai Punya “Amunisi”
Terlepas dari klarifikasi Budi Arie, Ray melihat pernyataan tersebut dari perspektif dinamika politik menuju 2029.
Menurut dia, kubu Jokowi saat ini dinilai memiliki sejumlah modal politik sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada Prabowo.
“Karena mereka punya amunisi. Mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi terhadap kekuasaan yang dalam hal ini Pak Prabowo,” kata Ray.
Ray mengaitkan analisis tersebut dengan perubahan persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang terlihat dalam sejumlah survei terbaru.
Survei Tempo Catat Kepuasan Pemerintah Tinggal 37 Persen
Survei Tempo Data Science menjadi salah satu data terbaru yang menunjukkan penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Survei yang dilakukan pada 31 Juli-11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi itu mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hanya 37 persen.
Angka tersebut terdiri atas 34 persen responden yang menyatakan puas dan 3 persen sangat puas.
Sebaliknya, 62 persen responden menyatakan tidak puas, dengan rincian 50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali.
Tren penurunan juga terlihat cukup tajam.
Pada Desember 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih 75 persen.
Angka itu turun menjadi 58 persen pada Maret 2026 dan kembali merosot menjadi 37 persen pada Agustus 2026.
Secara individu, tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 40 persen, sedangkan Gibran Rakabuming Raka 33 persen.
Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penilaian tersebut.
Survei Tempo Data Science mencatat 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau lebih buruk dibandingkan sebelumnya.
Persoalan harga kebutuhan pokok dan lapangan pekerjaan menjadi keluhan yang paling banyak muncul.
SMRC: Kepuasan Prabowo Turun ke 51,1 Persen
Temuan serupa terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen.
Sebanyak 46,9 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Angka tersebut turun cukup jauh dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen.
SMRC juga menemukan penurunan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Penilaian positif terhadap kondisi ekonomi, misalnya, turun secara signifikan dibandingkan survei sebelumnya.
Bagi Ray, terlepas dari perbedaan angka survei, perubahan persepsi publik terhadap pemerintahan tetap menjadi faktor yang patut diperhitungkan dalam peta politik menuju 2029.
Jika tren penurunan kepuasan terhadap pemerintah terus berlanjut, menurut Ray, kondisi tersebut dapat memberikan ruang lebih besar bagi kelompok politik di sekitar Jokowi untuk mengambil posisi yang lebih mandiri.
Pandangan itu sekaligus menjadi dasar Ray membaca pernyataan Budi Arie sebagai sinyal politik, meski Budi Arie sendiri telah menegaskan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Jokowi. (*)
