SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat untuk memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui.
Langkah ini dinilai sangat krusial lantaran keakuratan data kependudukan berpengaruh langsung terhadap kalkulasi indikator pembangunan manusia (IPM).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengungkapkan bahwa pihaknya masih banyak menemukan warga yang sudah merampungkan jenjang perguruan tinggi, namun status pendidikan pada kartu keluarga (KK) tidak diubah.
"Banyak yang sudah lulus sarjana tapi masih belum update di KK-nya. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Ini tentu berpengaruh terhadap IPM," kata Irvan, Kamis (3/9/2026).
Irvan menegaskan, kerapian dan validitas data kependudukan kian penting di tengah percepatan pembangunan ekosistem data terintegrasi nasional guna menopang infrastruktur digital publik (digital public infrastructure).
"Data ini menjadi sangat penting ketika infrastruktur, kemudian integrasi data sudah terwujud, itu nanti akan berfokus tentang validitas data," tuturnya.
Selain pendidikan, Irvan juga mengimbau para orang tua agar melengkapi dokumen kependudukan anak sejak bayi baru lahir.
"Karena ketika bayi lahir itu harus sudah mempunyai NIK atau KIA. Idealnya seperti itu," imbuhnya.
Sebab, kelalaian mengurus NIK, KIA, maupun akta kelahiran kerap menyulitkan orang tua saat hendak mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan.
"Jadi masih ada yang belum mempunyai NIK, belum mempunyai KIA, sehingga ketika mau sekolah kesulitan karena tidak mempunyai akta kelahiran," terangnya.
Penundaan pembaruan data juga berisiko memicu ketidaksesuaian nama di ijazah yang berpotensi menjadi hambatan administratif rumit di masa depan.
"Jadi jangan sampai ketika butuh mau masuk SD, SMP, kemudian namanya juga tidak sama ketika mengeluarkan ijazah, itu akan berpengaruh ketika suatu saat terkait dengan waris, membutuhkan proses yang cukup panjang ketika harus mengurus di Pengadilan Negeri," paparnya.
Terlebih, sistem layanan publik nasional masa depan akan mengintegrasikan NIK sebagai identitas tunggal lintas sektor.
"Arahnya nanti adalah NIK menjadi single identity number. Dan ini akan digunakan untuk pendidikan, perbankan, kesehatan dan pelayanan publik yang lainnya," terang Irvan.
Urgensi perbaikan data ini berjalan selaras dengan capaian IPM Surabaya yang terus merangkak naik secara positif. Merujuk data BPS, IPM Surabaya melonjak dari 83,99 pada 2023 menjadi 84,69 pada 2024, lalu kembali menyentuh angka 85,65 pada 2025.
Sekolah Diproyeksikan Jadi Agen Perubahan Data
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati, menyebut kelengkapan dokumen kependudukan merupakan pilar utama agar program dan layanan pendidikan bisa disalurkan tepat sasaran.
"Data kependudukan begitu teramat pentingnya untuk dunia pendidikan," ujar Febri.
Ia menambahkan, Dispendik membutuhkan data kependudukan terpadu di luar Dapodik guna menyisir warga yang memerlukan intervensi pendidikan, baik yang belum pernah bersekolah maupun yang putus sekolah.
"Karena di situ kita bisa tahu berapa jumlah warga yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan. Berapa yang memang belum pernah sekolah, berapa yang memang sudah pernah sekolah tapi tidak tuntas dan seterusnya," kata Febri.
Keabsahan data kependudukan juga menghindari timbulnya polemik saat tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Karena saat PPDB itu akan menjadi problem tersendiri pada saat memang KTP atau identitas kependudukannya tidak sama dengan tinggalnya," tutur Febri.
Merespons kendala tersebut, Febri mendorong pihak sekolah—mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga PKBM—untuk aktif berinisiatif membantu memverifikasi data anak didik tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku di Disdukcapil.
"Jadi dari sekolah bisa menjadi agen perubahan. Orang tua nanti bisa dikoordinasikan di sekolah," ujarnya.
"Untuk agen perubahan kita (sekolah) siap menjadi titik kumpul untuk bagaimana murid-murid kita semuanya yang di sekolah baik negeri maupun swasta mempunyai data kependudukan yang sesuai," katanya.
Sinergi antara sekolah, Dispendik, Disdukcapil, serta ASN Pendamping diharapkan mampu mempercepat terwujudnya basis data kependudukan Surabaya yang semakin akurat.
"Kita punya ASN Pendamping, kita punya sekolah yang bisa menjadi titik kumpul untuk collecting data. Jadi kita bisa sinergi lebih besar lagi untuk menyelesaikan problem-problem dengan menggunakan data ini," pungkasnya.
