SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menindak tegas para pegawai yang terlibat praktik pungutan liar (pungli) tanpa tebang pilih. Langkah ini ditempuh demi menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya agar tidak menyalahgunakan wewenang, terutama dalam proses rekrutmen kepegawaian.
Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mendalami dugaan kasus pungli rekrutmen baru yang mengarah pada salah satu oknum ASN. Eri mengimbau semua pihak—baik korban maupun pelaku—agar berani mengungkap siapa saja pihak yang menikmati aliran dana haram tersebut.
"Saya berharap teman-teman yang pernah menyampaikan ini, tolong sampaikan. Kalau ada orang masuk berbayar tapi tidak menyampaikan, waktu diproses lalu ternyata berbayar, bisa kena sanksi juga. Saya ingin tahu uang itu disetor ke siapa, apakah melibatkan atasannya atau tidak, agar Pemkot benar-benar hadir untuk masyarakat," ujar Eri Cahyadi saat memimpin Apel Pagi Struktural di Halaman Balai Kota, Selasa (22/9/2026).
Guna membongkar praktik kecurangan ini hingga ke akarnya, Eri bahkan menyiapkan skema keringanan hukuman bagi pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator untuk membuka keterlibatan jajaran atasan atau Kepala Dinas (Kadis).
"Kalau tenaga kontrak, ada pungli langsung dikeluarkan. Untuk ASN, ada proses hukum berat yang dilaporkan ke BKN sebelum pemecatan. Namun, kalau mereka berani jadi justice collaborator dan membongkar siapa saja atasan atau Kadis yang menerima, sanksinya akan saya kurangi. Kalau diam saja, sanksinya tetap berhenti di dia," tegasnya.
Di luar persoalan disiplin integritas, Eri Cahyadi turut menekankan pentingnya empati jajaran pimpinan terhadap perjuangan warga di lapangan. Secara sengaja, ia menggelar apel di bawah sengatan matahari siang agar para pejabat tidak hanya berlindung di balik ruangan ber-AC.
"Warga Surabaya mencari nafkah tidak kenal siang atau malam. Pemimpin jangan hanya di dalam ruangan, tidak tahu panasnya matahari. Ayo rasakan panasnya, agar tahu apa yang dirasakan warga, lalu turun memberikan kesejahteraan," serunya.
Pemkot Tegaskan Rekrutmen Bebas Biaya
Merespons arahan Wali Kota, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menegaskan bahwa seluruh seleksi penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya—termasuk di Dishub—digelar secara transparan, akuntabel, dan tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Kami imbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur atau tertipu oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang,” kata Trio.
Ia mengimbau warga yang menemukan indikasi atau menjadi korban penipuan rekrutmen untuk segera melapor melalui Command Center / Hotline Wali Kota 112 atau nomor WhatsApp resmi Dishub Surabaya.
"Setiap rekrutmen pasti terbuka melalui Pansel. Jika ada yang meminta uang, itu dipastikan oknum. Silakan langsung laporkan kepada kami," pungkasnya.
