SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam menjaga transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos). Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turun langsung memimpin verifikasi data penerima bantuan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya kini tidak lagi menjadikan kategori desil sebagai satu-satunya acuan tunggal. Penyaringan data dialihkan ke sistem verifikasi faktual yang melibatkan partisipasi aktif warga serta pemuda setempat.
Proses penyisiran data di Muskel RW 5 Wonorejo ini berlangsung terbuka di hadapan warga RT 9. Jajaran Karang Taruna Arek Surabaya Asli (Arsas) turut digandeng untuk mengawal keterbukaan data secara langsung di lapangan.
“Saya ingin melibatkan anak-anak muda untuk ikut menentukan siapa yang berhak menerima. Saya tidak lagi menentukan sendiri, dan saya tidak mau hanya melihat desil. Nanti yang paling menentukan adalah kesepakatan warga," ujar Wali Kota Eri usai menggelar Muskel.
Hasil dari verifikasi tatap muka tersebut langsung menemukan sejumlah ketidaksesuaian data, seperti calon penerima yang sudah pindah rumah hingga warga yang tidak lagi berdomisili di Kota Surabaya.
“Dari temuan tersebut, kami langsung mencoret nama yang tidak memenuhi syarat agar alokasi anggaran dapat dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini memaparkan penetapan skala prioritas penerima bansos. Prioritas utama diberikan kepada warga ber-KTP dan berdomisili Surabaya yang tidak memiliki aset rumah (masih menyewa/kontrak), tidak memiliki sepeda motor, serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian.
Sementara warga yang tepergok memiliki aset elektronik berlebih atau kendaraan motor akan digeser ke daftar peringkat bawah.
“Untuk lansia yang tinggal sendiri namun memiliki anak berkecukupan, kami mendorong peran tanggung jawab keluarga terlebih dahulu sebelum memberikan intervensi bantuan pemerintah,” imbuhnya.
Ia menambahkan, warga yang terbukti tidak berdomisili di Surabaya atau pasif dalam kegiatan kemasyarakatan otomatis dicoret dari prioritas bantuan.
“Kami ingin mereka yang benar-benar membutuhkan, itu yang menerima bantuan,” tandasnya.
Cak Eri berharap pola muskel transparan ini bisa direplikasi di seluruh kelurahan se-Kota Surabaya guna menciptakan tata kelola sosial yang adil dan berlandaskan gotong royong.
“Tujuan muskel ini adalah supaya tepat sasaran, ada transparansi dan keterbukaan antara seluruh warga terkait bansos. Jadi, bukan hanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau Dinsos, tetapi semua warga ikut mengoreksi. Inilah Surabaya sebagai Kampung Pancasila,” pungkasnya. (ari)
