SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Pemkab Blitar dan Pemkab Sumenep menjalin kerja sama untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan komoditas pangan strategis di kedua daerah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengendalian Inflasi Daerah untuk Komoditas Pangan Strategis.
Penandatanganan berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Sumenep, Kamis (17/9/2026), dan dihadiri Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar Rijanto mengatakan daerahnya memiliki potensi besar di sektor peternakan, terutama produksi telur ayam. Kabupaten Blitar bahkan menjadi salah satu sentra produksi telur ayam nasional.
“Produksi telur di Kabupaten Blitar mencapai 263.177.288 kilogram atau sekitar 721 ton per hari. Dengan produksi tersebut, Kabupaten Blitar mampu menyuplai sekitar 30 persen kebutuhan telur nasional,” ujar Rijanto.
Menurut Rijanto, kapasitas produksi tersebut menjadi modal penting untuk membangun kerja sama antardaerah, terutama dalam menjaga kelancaran pasokan komoditas pangan strategis.
Melalui kerja sama dengan Kabupaten Sumenep, Pemkab Blitar berharap tercipta hubungan perdagangan yang memberikan manfaat bagi kedua daerah. Salah satu bentuknya adalah distribusi telur dari Blitar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumenep.
“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua daerah, salah satunya melalui perdagangan telur untuk menyuplai kebutuhan Kabupaten Sumenep,” jelasnya.
Rijanto menyebut kerja sama tersebut semakin penting karena Kabupaten Sumenep memiliki kondisi geografis dengan banyak wilayah kepulauan. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pangan.
“Sumenep merupakan daerah dengan jumlah pulau yang banyak. Karena itu, kelancaran pasokan dan distribusi menjadi hal yang penting agar harga pangan strategis tetap terkendali,” imbuhnya.
Ia berharap kesepakatan antardaerah tersebut tidak berhenti sebagai dokumen kerja sama, tetapi segera diwujudkan melalui aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas pangan secara konkret.
Kelancaran distribusi dari daerah produsen ke daerah konsumen diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan gejolak harga komoditas strategis di kedua wilayah. (ina/van)
