Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar, Stack Poncogati.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar tahun lalu tercatat Rp564,4 miliar atau 98,79 persen dari target Rp571,2 miliar. Meski hampir tercapai, capaian ini menuai kritik dari dewan karena dianggap menyimpan persoalan mendasar.
Secara nominal, PAD 2025 naik 24,69 persen dibanding 2024 yang sebesar Rp452,6 miliar. Namun, retribusi daerah sebagai penyumbang terbesar dengan porsi 47,13 persen hanya terealisasi 91,09 persen.
Penurunan kunjungan pasien akibat kebijakan Kementerian Kesehatan serta terbatasnya aktivitas pasar hewan karena wabah PMK menjadi faktor utama.
Selain itu, sejumlah potensi pendapatan hilang akibat keterbatasan infrastruktur dan regulasi, seperti fasilitas Rumah Potong Unggas yang belum lengkap, nihilnya penyewa sistem resi gudang, serta belum adanya aturan pemanfaatan ruang milik jalan untuk jaringan fiber optic.
Sebaliknya, pajak daerah sebagai kontributor kedua sebesar 46,48 persen justru melampaui target dengan capaian 106,01 persen. Ketimpangan ini menunjukkan strategi pengelolaan PAD belum seimbang.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar, Stack Poncogati, menilai kondisi tersebut sebagai catatan serius.
“Secara angka memang terlihat hampir tercapai, tetapi ini tetap menjadi catatan serius. Artinya, perencanaan belum sepenuhnya matang dan masih ada potensi yang belum tergarap maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap sektor retribusi.
“Ketergantungan pada sektor yang rentan seperti ini harus segera dikurangi. Pemerintah daerah perlu mencari terobosan baru agar PAD tidak hanya tinggi di atas kertas, tetapi juga kuat secara fundamental,” paparnya.
Menurut dia, tanpa pembenahan menyeluruh, kemandirian fiskal daerah berpotensi terhambat. PAD seharusnya menjadi indikator kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri, bukan sekadar angka yang nyaris memenuhi target namun menyimpan kelemahan. (tri/mar)
