Bupati Blitar saat memberi keterangan ke awak media.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pemkab Blitar memastikan aktivitas ASN kembali berjalan normal setelah libur panjang Idulfitri tahun ini. Hingga sekarang, kebijakan kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH) belum diterapkan, sehingga seluruh pegawai diwajibkan hadir di kantor.
Bupati Blitar, Rijanto, menyebut belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan WFA di daerah.
“Untuk saat ini masih tetap bekerja seperti biasa. Wacana WFA memang sudah ramai, tetapi belum ada petunjuk teknis yang jelas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, kemungkinan penerapan sistem kerja fleksibel baru akan terlihat pada awal April 2026, seiring terbitnya kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
“Kita tunggu saja awal April nanti, bagaimana kebijakannya. Setelah itu baru kita sesuaikan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekdakab Blitar, Khusna Lindarti, menegaskan pelaksanaan tugas ASN masih berpedoman pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, WFA hanya bersifat opsional dan tidak menjadi kewajiban.
“Pasca Lebaran, fokus kami tetap pada peningkatan kinerja ASN tanpa menerapkan WFA,” ucapnya.
Menurut dia, tingginya beban pekerjaan pada akhir Maret juga menjadi alasan belum diterapkannya sistem kerja fleksibel. ASN tengah menyelesaikan berbagai laporan penting, termasuk laporan triwulan pertama tahun 2026.
Hal senada disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan. Ia menjelaskan kebijakan WFA memberikan keleluasaan bagi instansi untuk menyesuaikan kebutuhan kerja.
“WFA itu sifatnya pilihan, bukan keharusan. Dari koordinasi dengan OPD, masih banyak pekerjaan yang memerlukan kehadiran langsung,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah agenda penting seperti rapat koordinasi lintas perangkat daerah hingga rapat pleno masih membutuhkan interaksi tatap muka. Kehadiran fisik ASN dinilai tetap krusial untuk menjaga efektivitas kerja.
Pemerintah pusat sebelumnya mendorong penerapan WFH dan WFA bagi ASN sebagai upaya efisiensi anggaran operasional. Namun, implementasinya tetap diserahkan pada kesiapan dan kebutuhan masing-masing daerah. (tri/mar)
