Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar, Stack Poncogati.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Blitar pada tahun lalu menjadi sorotan setelah realisasi belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) mencapai Rp187,4 miliar dari total Rp202 miliar atau 92,79 persen.
Alokasi tersebut juga mengalir ke puluhan puskesmas dengan rata-rata serapan tinggi, meski kualitas layanan dinilai belum sebanding. Beberapa puskesmas mencatat serapan di atas 90 persen, seperti Puskesmas Talun (99,01 persen), Ponggok (94,47 persen), dan Udanawu (95,79 persen).
Namun ada pula yang rendah, seperti Puskesmas Sutojayan dengan 73,11 persen. Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar, Stack Poncogati, menilai besarnya anggaran belum diimbangi peningkatan pelayanan.
“Kalau anggaran sudah besar, seharusnya pelayanan juga meningkat. Tapi fakta di lapangan, banyak masyarakat yang masih enggan berobat ke puskesmas. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/4/2026).
Ditegaskan pula terkait rendahnya kunjungan masyarakat dipengaruhi kualitas tenaga kesehatan, ketersediaan obat, dan fasilitas yang belum memadai. Stack mendorong inovasi agar puskesmas benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat.
“Jangan sampai puskesmas hanya menghabiskan anggaran, tapi tidak memberikan dampak signifikan. Pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk soal manajemen pelayanan,” katanya.
Pansus LKPJ DPRD juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan perbaikan sistem berbasis kebutuhan masyarakat. Evaluasi menyeluruh disebut menjadi pekerjaan rumah Pemkab Blitar agar investasi besar di sektor kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (tri/ma)
