BANGSAONLINE.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras tetap terjaga meski pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar.
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September 2026 tercatat sekitar 4,6 juta ton, dengan penyaluran mencapai 2,3 juta ton sepanjang tahun melalui berbagai program intervensi.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, meminta Perum Bulog mengoptimalkan distribusi beras premium ke jaringan ritel modern.
“Beras premium kami minta Bulog optimalkan men-supply, karena stoknya banyak. Itu ke toko-toko ritel modern, itu segera di-supply,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima hari ini, Senin (21/9/2026).
Bapanas juga memproses tambahan kuantum SPHP beras sebanyak 1 juta ton untuk daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Pemerintah menegaskan penguatan pasokan dilakukan bersamaan dengan pengawasan peredaran beras di pasar.
Hasil pemeriksaan laboratorium menemukan dugaan peralihan beras premium menjadi produk berlabel fortifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Sebanyak 25 merek dinilai tidak memenuhi standar SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.
Sebelas pelaku usaha pemilik izin edar telah mendapat surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) bersama Bapanas. Hingga awal September 2026, seluruh merek tersebut telah menghentikan produksi.
Sementara itu, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, menegaskan distribusi stok dan SPHP terus diperkuat, terutama di wilayah dengan harga tinggi.
Pemerintah juga menyiagakan CBP sebagai penyangga strategis menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino. Bapanas mengimbau masyarakat tetap tenang karena pasokan beras dijamin aman sesuai kebutuhan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Bulog untuk intervensi SPHP ke daerah yang teridentifikasi harga tinggi,” kata Yusra. (rom)
