KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Rencana pengembangan layanan Transjatim di Kota Malang kembali mendapat penolakan dari kalangan sopir angkutan kota (angkot). Sebanyak 494 sopir menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Senin (28/9/2026).
Massa menuntut evaluasi terhadap dampak operasional Transjatim Koridor 2 bagi angkutan konvensional serta kejelasan kebijakan kompensasi bagi sopir terdampak. Kepala Dishub Kota Malang, R. Widjaja Saleh Putra, menyebut aspirasi sopir telah disampaikan hingga ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Tuntutan itu sudah disampaikan, termasuk di provinsi. Di antaranya evaluasi, kompensasi, dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk menjaga keberlangsungan angkutan konvensional, salah satunya melalui program Angkutan Pelajar Gratis.
“Pemerintah daerah meluncurkan angkutan pelajar supaya teman-teman angkutan bisa tetap bekerja. Itu bagian dari kebijakan yang berpihak kepada angkutan,” katanya.
Ditegaskan pula bahwa program tersebut memberi nilai tambah bagi sopir yang sebelumnya tidak memperoleh pemasukan dari layanan pelajar. Sementara itu, Koridor 1 Transjatim disebut telah berjalan dan pengembangan koridor berikutnya merupakan bagian dari sistem transportasi publik yang lebih baik.
Menanggapi tudingan ketidaktransparanan kebijakan, Widjaja meminta bukti. Ia mengatakan, “Kalau ada yang menuding tidak transparan atau ada permainan, silakan membuktikan. Semuanya harus ada buktinya.”
Dishub Kota Malang membuka ruang komunikasi untuk membahas tuntutan sopir, termasuk kompensasi dan kebijakan yang akan diterapkan jika Koridor 2 direalisasikan.
“Ini masalah kita perlu diskusi terus untuk meluncurkan Transjatim dua,” kata Widjaja. (dad/mar)
