Posisi Soenarjo 'Disoal', Golkar Jatim Digoyang dari Dalam

SURABAYA (bangsaonline) - Jalan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantimbang)DPD Partai Golkar Jawa Timur, Soenarjo untukdudukkembali sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019 tidak akan berjalan mulus. Ini terjadi, karena selama duduk sebagai pimpinan DPRD Jatim, mantan Wagub Jatim ini dinilai tidak memberikan kontribusi sedikitpun bagi kemajuan partai.

Sumber di kalangan Partai Golkar mengungkapkan sekarang saatnya partai menampilkan sosok muda dan memiliki pemikiran ke depan serta mampu mengikuti ritme yang terjadi di parlemen. Terlebih kondisi ke depan sangat berbeda dengan sekarang. Artinya Partai Golkar harus mampu menunjukan eksistensinya dalam setiap pengambilan kebijakan demi kepentingan rakyat.

"Suara Golkar adalah suara rakyat. Hal inilah yang harus ditunjukan oleh seluruh kader Golkar yang duduk di legislative. Berarti kepentingan rakyat harus diutamakan diatas kepentingan pribadi. Karenanya posisi wakil ketua dewan nanti harus mampu mewarnai setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif ," papar sumber dari kalangan Partai Golkar itu.

Terpisah, Biro Antar Lembaga DPD Partai Golkar Jatim, Heru Sukotjo mengakui saat ini posisi Soenaryo banyak digoyang untuk menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Jatim mendatang. Namun terlepas dari itu semua, sebenarnya figur Soenarjo masih dibutuhkan Golkar di posisi Wakil Ketua DPRD Jatim. Hal ini tak lepas dari pengalaman yang bersangkutan saat duduk sebagai Sedaprov Jatim, Wagub Jatim, Ketua DPD Partai Golkar Jatim serta Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2009-2014.

"Bukan saya membela Pak Naryo, tapi lebih dari itu yang bersangkutan memiliki seabreg pengalaman baik di eksekutif maupun legislatif . Apalagi track record di eksekutif maupun legislative selama ini tidak ada masalah.Bahkan pengalamannya cukup bagus di antaranya dalam menyusun anggaran, membuat Perda. Coba Tanya soal APBD, pasti Pak Narjo akan menjentrehkan semuanya. Terbukti saat di MK yang bersangkutan minta jadi saksi pasangan KarSa," tegas Heru Sokotjo yang menolak membela Soenarjo.

Ditambahkannya, sesuai AD/ART untuk duduk di kursi Wakil Ketua Dewan, tanpa ada persyaratan tertentu seperti suara terbanyak dan track recordnya. Berbeda dengan Ketua Fraksi yang memiliki seabareg persyaratan dan kemudian dibahas di rapat pleno. Ini penting karena Ketua Fraksi menjadi kepanjangtanganan partai di legislatif.

"Memang untuk memilih Ketua Fraksi dibutuhkan seabreg persyaratan, tapi bukan berarti pemilihan unsur pimpinan dewan dilakukan secara sembarangan. Sebaliknya, untuk penunjukan unsure pimpinan harus hati-hati dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Jika salah maka akan mempengaruhi citra partai ini," tegasnya dengan nada tinggi.

Diakui, saat ini banyak dari kader Golkar yang lolos sangat berambisi untuk duduk di posisi Wakil Ketua DPRD Jatim. "Saya tahu siapa mereka-mereka ini. Tapi sudahlah semua nanti tetap diserahkan ke rapat harian dan di plenokan. Itu memang mekanisme yang ada di Golkar," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zainudin Amali saat dikonfirmasi terkait siapa nama yang akan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim mendatang disebutkan jika ada sekitar lima nama yang sudah diserahkan ke DPP Partai Golkar untuk mendapatkan persetujuan.

"Yang pasti kami sudah menyerahkan lima nama ke DPP Partai Golkar Jatim untuk dipilih satu nama duduk di Wakil Ketua DPRD Jatim. Untuk keputusannya belum tahu kapan. Yang pasti kalau sudah ada nama, kami akan bawa ke pleno," tegas ZA --panggilan akrab Zainudin Amali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News