PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Gara-gara tak ada sosialiasi dan pengarahan, proses pencairan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) terbengkalai di Kota Pasuruan. Bahkan wali murid, pihak sekolah dan aparat kelurahan mengaku tak paham dan bingung. Siswa yang sudah memiliki KIP pun juga tak paham bagaimana cara mencairkan. Setidaknya inilah yang dialami Nur Fadilah, siswi SMK PGRI 4 Kota Pasuruan.
Dila – panggilan Nur Fadilah – mengaku sudah dapat kartu KIP, tapi hingga kini dananya belum bisa dicairkan. Padahal teman-teman Dila sudah banyak yang dapat dana program pemerintah Pusat itu.
Baca Juga: KIP-Kuliah 2025 Resmi Dibuka, Akreditasi Prodi Berpengaruh pada Besaran Dana
Anita, ibu Dila, mengaku tak tahu caranya untuk mencairkan. Akibatnya hingga kini anaknya belum dapat dana program unggulan Presiden Joko Widodo itu.
Warga Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan ini mengeluh kepada BANGSAONLINE mengenai sistem yang tak dipahami tersebut. ”Padahal sebagian teman-teman Dila sudah cair mas, tapi anak saya belum,” katan Anita ketika ditemui di rumahnya, Kamis (21/7).
Bukan hanya Anita yang bingung dan belum dapat dana KIP. Eko yang anaknya sekolah di SDN Kebonsari Panggungrejo Kota Pasuruan juga mengaku belum bisa mencairkan dana KIP. ”Tak tahu caranya,” katanya.
Baca Juga: Dipanggil Bupati Kediri, Bocah SD ini Tanya Cara Dapatkan KIP, Senin Langsung Diproses
Lalu bagaimana tanggapan pihak sekolah? Rahman selaku perwakilan dari SMK PGRI mengatakan bahwa siswi tersebut belum terdaftar dalam pencairan dana KIP. ”Ada proses tahapan mengenai pencairan dana KIP, mungkin ikut tahapan berikutnya, ” kata Rahman kepada BANGSAONLINE.
Meski demikian Rahman sendiri mengaku kurang memahami juga mengenai sistim KIP itu. ”Karena salah satu guru SMK PGRI 4 yang menangani masalah tersebut lagi keluar kota,” katanya.
Aparat Kelurahan Tambakan, Gading Rejo, Kota Pasuruan juga mengaku tak paham. ”Karena tak ada pendampingan atau pengarahan dari dinas-dinas terkait,” kata seorang aparatur Kelurahan Tambakan, Gading Rejo, Kota Pasuruan yang tak mau disebut namanya.
Baca Juga: Cegah Pungli, Khofifah Integrasi Kartu Bansos
Sementara anggota DPRD Komisi I Farid Misbach berharap ada pendampingan atau bimbingan dari pemerintah setempat melalui dinas terkait. ”Sehingga antara pihak sekolah dan wali murid tidak terjadi mis komunikasi,” tegasnya kepada BANGSAONLINE ketika ditemui dikantornya, Jl Raya Balai Kota Pasuruan. (afa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
