MUI Kabupaten Gresik saat menjamu Kapolres dan Dandim 0817 Gresik di kantor MUI komplek MAG. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kapolres Gresik AKBP Boro Windu Danandito bersama Dandim 0817 Gresik Letkol Widodo Pudjianto menemui MUI (Majelis Ulama Indonesia) di komplek MAG (Masjid Agung Gresik), Selasa (7/2). Pertemuan ini digelar untuk menjawab keresahan para kiai di Kabupaten Gresik terkait pendataan yang dilakukan oleh Polres Gresik beserta jajaran.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah petinggi dan pengurus MUI Kabupaten Gresik. Di antaranya, Dewan Penasehat MUI KH. Nur Muhammad, Ketua MUI Kabupaten Gresik KH. Mansoer Shodiq, Ketua FKUB KH. Afif Ma'sum, Sekretaris MUI Abdul Munif, KH. Ainur Rofiq, perwakilan PD Muhamadiyah Taufiqullah Ahmadi, pengurus MUI Dr. Abdul Kholiq, Ketua Muslimat Nafiatus Sa'adah dan sejumlah kiai serta tokoh lain di Kabupaten Gresik.
Baca Juga: Rugi Miliaran Rupiah, Warga Surabaya Barat Laporkan Notaris Atas Dugaan Perubahan Akta Perjanjian
"MUI mengakui pendataan kiai menimbulkan keresahan dan kegelisahan luar biasa. Kemudian, lalu disusul adanya sertifikasi," kata Ketua MUI Kabupaten Gresik KH. Mansoer Shodiq dalam pertemuan tersebut.
Tidak hanya di Gresik, namun keresahan juga terjadi di wilayah lain, seperti di Jombang dan Madura.
Apalagi, pendataan tersebut bersamaan dengan mencuatnya polemik yang terjadi antara Gubernur DKI (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Ketua MUI Pusat KH. Ma'ruf Amin yang juga Rais Am PBNU dalam sidang kasus penistaan agama.
Baca Juga: Polres Gresik Bekuk Pelaku Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Korban Tewas
"Di pusat seperti itu, sehingga kegelisahan merembet ke daerah," ungkapnya.
Untuk meredakan keresahan tersebut, Taufiqullah Ahmadi, perwakilan dari PD Muhamadiyah menyarankan agar pendataan tidak langsung dilakukan ke pesantren-pesantren, melainkan diarahkan ke melalui MUI.
BERITA TERKAIT:
- Kiai-Kiai di Gresik Resah Resah Didata dan Didatangi Polisi, Ini Alasan Polres
- Pengamat: Pendataan Ulama dan Kiai tidak Dibenarkan Undang-Undang, Harus Dihentikan
- Kritik Langkah Polisi Lakukan Pendataan Kiai, PKS: Ini Teror
Baca Juga: YKB Jatim Kunjungi SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik
Sementara Dr. Abdul Kholiq, mengungkapkan pasca adanya pendataan tersebut, muncul dugaan di masyarakat bahwa kiai dan ulama akan dijadikan alat kekuasan Polri seperti tahun 1977 dan 1978. Hal inilah yang membuat keresahan di kalangan ulama dan kiai.
"Jangan sampai para kiai, para ulama dikriminalisasi untuk dijadikan alat kekuasaan, baik Polri maupun TNI. Kalau memang ingin pendataan kan cukup datang, silaturahmi lalu ngobrol. Ngapain pakai pendataan," cetusnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Gresik AKBP Boro Windu Danandito menyatakan jika pendataan kiai untuk menjalin silaturahim antara aparat kepolisian dengan kiai dan ulama.
Baca Juga: Cek Stok dan Harga Bapok Jelang Ramadan, Satgas Pangan Polres Gresik Sidak ke Pasar dan Swalayan
"Pendataan itu bisa dikatakan sebagai jembatan. Sehingga, kalau nanti ada Pak Kapolda atau pimpinan yang mau berkunjung ke kiai tersebut sudah tidak kebingungan alamat kiai yang dituju," dalih mantan Kapolres Mojokerto ini.
Menurut dia, keresahan yang ditimbulkan dari pendataan ini merupakan akibat adanya program yang tidak jalan. "Ada yang miss. Karena itu, kami akan lakukan perbaikan. Pendataan kiai akan terus dilanjutkan. Cuma teknisnya nanti berubah. Nanti yang datang ke kiai langsung Kapolres atau Kapolsek, bukan anggota," pungkasnya.
Sementara Dandim 0817 Gresik Letkol (Arm) Widodo Pudjianto mengimbau agar masyarakat segera melapor jika terjadi permasalahan, khususnya soal TNI. "Kami siap menerima masukan dan kalau ada apa-apa soal TNI tolong langsung disampaikan," katanya. (hud/rev)
Baca Juga: Diekspose Polres Gresik, IBP dan Selingkuhan Terancam 12 Tahun Penjara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
