Ilustrasi
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Proyek pembangunan angkutan massal cepat berupa trem di Surabaya yang digagas Pemkot bakal gagal terwujud. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (29/5) mengakui, hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, dirinya diberitahu bahwa jika mengandalkan APBN, sulit direalisasikan. Namun demikian, ia menegaskan, megaproyek yang membutuhkan anggran sekitar Rp 2,2 triliun sudah diatur dalam Peraturan Presiden.
"Bu Menteri (Keuangan) mengatakan APBN sulit, tapi kan sudah ada perpresnya. Makanya aku bingung," terangnya, usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Surabaya.
Baca Juga: Pengerjaan Proyek Trem di Kota Surabaya Dimulai Tahun Ini
Risma mengungkapkan, pembangunan moda transportasi massal di Indonesia dilaksanakan di 7 daerah. Namun, seluruh daerah tersebut juga terkendala, karena tidak ada alokasi anggaran di APBN. "Ada 7 daerah, Bandung bahkan sudah lelang. (Anggarannya) gak ada semuanya," tuturnya.
Wali Kota mengaku sistem pembiayaan pembangunan angkutan massal cepat "trem" bisa menggunakan system pembiayaan public private partnership (PPP). Sistem ini memungkinkan pihak swasta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dengan dana sendiri. Kemudian pemerintah akan membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan jangka pembayaran. Hanya saja menurutnya, khusus Kota Surabaya pelaksanaannya tak bisa dilakukan melalui tender, karena dalam perpres yang mengatur disebutkan BUMN yang membangun. "Tapi, kalau sistem public private partnership (PPP). harus tender," tegasnya.
Risma mengatakan pada Senin (5/6) pemerintah pusat akan kembali mengundang pemerintah kota untuk membahas masalah trem. "Minggu depan kita diudang rapat lagi," jelas Mantan kepala Bappeko ini.
Baca Juga: Proyek AMC di Surabaya Ditarget Selesai Tahun Ini, Dewan Pesimis
Sementara, mengenai rencana pembangunan moda transportasi massal yang menghubungkan kawasan barat dan timur, risma mengungkapkan, sudah ada pihak investor yang siap membiayai pembangunannya. "Tapi polanya seperti apa, karena dia (Investor) ingin nyumbang," pungkasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mengatakan, setelah dicoretnya anggaran proyek Trem dari APBN oleh kementerian keuangan hendaknya Pemkot Surabaya bisa mempertimbangkan opsi penganggaran multi years di APBD kota Surabaya.
Herlina menegaskan, opsi lainnya adalah menggandeng investor pihak swasta. Karena tidak ada solusi lain kecuali menggandeng pihak swasta, kalau proyek ini mau dilanjutkan.
Baca Juga: Bantah Proyek Trem Gagal, Risma: Tahun 2017 Bangun Terminal
Namun jika dipaksakan menggunakan anggaran APBD kota Surabaya jelas tidak mungkin. Sebab menurut Herlina, anggara proyek itu menyerap anggaran hingga mencapai Rp 2,1 triliun. Sedang anggaran belanja dari APBD itu akan digunakan untuk pembangunan kota yang lain.
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah kota menyikapi persoalan itu. Yang jelas, pembangunan angkutan massal cepat sudah menjadi bagian dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), begitu pula di Rancangan Tata Ruang wilayah (RTRW) Pemkot Surabaya," katanya.
Herlina juga mengakui, kalau dianggarkan dari APBD memang terasa berat, tapi pemerintah kota bisa menentukan skala prioritas. Karena kalau menggandeng pihak swasta dikhawatirkan bakal menimbulkan masalah.
Baca Juga: Tahun Depan, Pemkot Surabaya Uji Coba Trans Surabaya di Kawasan MERR
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan agar pemerintah kota berhati-hati dalam hal penganggaran. (yul/lan/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
