Pasca OTT KPK, Paripurna HUT Kota Mojokerto Mencekam

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Suasana Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Mojokerto ke-99 yang digelar di gedung DPRD setempat (19/6) pagi tadi tampak tegang. Wali Kota Masud Yunus enggan bicara sepatah kata pun soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan tiga pimpinan DPRD setempat yang dilakukan Jumat (16/6) dini hari.

Para wakil rakyat dan belasan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang turut serta dalam paripurna ini pun melakukan aksi serupa.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Febriyana Meldyawati menjadi pimpinan tunggal dalam sidang paripurna kali ini. Intonasi Febri pun begitu lugas membaca naskah sidang. Meski demikian, ia mengaku tak banyak tahu terhadap sangkaan praktik suap dalam pengalihan anggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (Pens).

"Saya tidak tahu karena belum baca materi Pens," katanya.

Di saat yang sama, Wali Kota Masud Yunus menyampaikan sejumlah keberhasilan setahun pemerintahannya. "Selama setahun terakhir kita menerima banyak penghargaan di antaranya Adipura Kencana, Kota Sehat Tingkat Jatim, Wali Kota Inovatif kategori Kota Pendidikan, pemekaran kecamatan dari dua menjadi tiga, WTN, Satya Karya Bakti Bidang Hukum, WTP dari BPK. Itu menjadi bukti nyata dari kebersamaan membangun Kota Mojokerto," katanya.

Ia mengajak jajarannya untuk meraih prestasi, SDM yang handal, meningkatan kreativitas menuju Mojokerto sehat, cerdas, bermoral.

Soal langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD terhadap ketiga pimpinan Dewan, Ketua BK, Darwanto mengatakan pihaknya tidak gegabah menyikapi kasus ini. "Kami tidak terburu mengambil sikap. Sebab untuk itu, kami menunggu putusan dari masing-masing partai. Itu yang jadi landasan putusan kami," katanya.

Baru, lanjutnya, setelah itu pihaknya akan bersikap. "Kami menunggu saja," pungkasnya. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News