Akses jalan baru Rejoto, pintu Jalinbar. foto: YUDI EP/ BANGSAONLINE
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Gairah dari pengerjaan proyek jalan lingkar barat (Jalinbar) Pulorejo-Blooto sepanjang 5 km sedikit menggelora meski hanya semriwing. Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus menunjukkan keseriusannya terhadap pembukaan kawasan barat itu setelah dinyatakan tak bakal diserap lantaran penganggarannya yang mentah.
Seperti diketahui, Plt. Kepala DPU dan Penataan Ruang (DPUTR) Agoes Heri Santoso mengaku tak berani menyerap anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 3 miliar di APBD 2017 karena masih berupa glondongan. Agus mengungkapkan penyerapan anggaran yang ia katakan mentah ini rawan gugatan hukum.
Baca Juga: DPRD Kota Mojokerto Ajukan DAK Jalinbar Rp 180 Miliar, Optimis Bisa Terealisasi
Kepada wartawan usai mengikuti sidang paripurna DPRD, Wali Kota Masud menyatakan proyek Jalinbar tetap lanjut. "Sebisa mungkin harus diserap. Nanti saya bicara dengan PU (kepala DPUTR, Red)," kata Wali Kota, Selasa (1/8).
Kepala daerah yang juga seorang da'i ini menekankan pentingnya serapan anggaran. "Jangan ada anggaran yang muspro, apalagi Jalinbar sudah dianggarkan dalam APBD," tandasnya.
Statement Wali Kota ini mengindikasikan bakal berlanjutnya proyek besar di kawasan barat ini. Wali Kota yang bakal mengakhiri masa tugasnya 2018 mendatang ini berharap pembukaan kawasan barat ini dapat mengikis kesenjangan ekonomi warga di tapal batas Kota-Kabupaten Mojokerto ini. Proyek ini juga menyentuh pembuatan flyover Blooto sebagai solusi keberadaan rel kereta api di kawasan tersebut. Apalagi, Wali Kota mengharapkan sebuah infrastruktur jalan berakses lebar yakni mencapai 25 meter.
Atas penekanan ini, Agoes Heri Santoso mulai memikirkan opsi lain. "Anggarannya nanti kita geser pada PAK. Kita serap Rp 1 miliar saja untuk kebutuhan administrasi, selebihnya kita kerjakan pada 2018," jelasnya.
Ia mengatakan, penyerapan Rp 1 miliar anggaran Jalinbar ini sudah bagus. "Rp 1 miliar itu sudah bagus. Karena sudah melampaui beberapa item. Dan lagi, sisa waktu tahun ini tidak nutut untuk pembebasan," ujarnya.
Menurut ia, tahun ini pihaknya akan menyelesaikan tahapan penetapan lokasi dan kajian appraisal harga tanah yang akan dibebaskan. "Butuh waktu panjang untuk pembebasan lahan. Untuk blueprintnya saja butuh tahapan panjang. Karenanya tahun ini hanya tahapan administrasi saja kita laksanakan," pungkasnya. (yep/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BANGSAONLINE VIDEO
