Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
JAKARTA(BangsaOnline)Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
mengecam langkah presiden terpilih Joko Widodo mengangkat AM Hendropriyono
sebagai salah satu penasihat tim transisi.
Koordinator Kontras Haris Azhar mempertanyakan komitmen penegakan pelanggaran
hak asasi manusia Jokowi atas kebijakannya ini.Jokowi-Wajar-Ada-Beda-Pendapat-Soal-Hendropriyono">
"Jokowi naik karena ada harapan penuntasan kasus HAM di masa lalu,"
kata Haris saat dihubungi, Kamis, 14 Agustus 2014.
Haris menuturkan banyak kasus tak selesai di era pemerintahan SBY. Karena itu
ketika Jokowi muncul, ada harapan kasus-kasus mangkrak itu bisa diselesaikan di
era kepemimpinan Jokowi.
Namun, Haris menilai harapan itu justru pupus ketika Jokowi menunjuk
Hendropriyono sebagai tim penasihat. Menurut Haris, Hendro berperan besar dalam
kasus Talangsari, pembunuhan aktivis HAM Munir dan pelanggaran HAM di
Timor-Timur. "Makanya publik memilih Jokowi, bukan memilih Prabowo,"
kata dia. (Baca: Jokowi-Soal-Penolakan-Rekonsiliasi">Ini
Kata Tim Jokowi Soal Penolakan Rekonsiliasi )
Dia mengaku merasa khawatir bahwa Jokowi justru hanya akan menjadi perpanjangan
ketidakmampuan SBY dalam menuntaskan kasus HAM di masa lalu.
Haris meminta Jokowi mengumumkan secara terbuka kepada publik apa saja agenda
mendesak terkait HAM dalam 100 hari pemerintahannya. "Dibuka, dong, agar
kami tahu," kata Haris.
Jokowi telah memilih empat penasehat tim transisi, yaitu Letjen (Purnawirawan)
Hendropriyono, Jenderal (Purnawirawan) Luhut Pandjaitan, KH Hasyim Muzadi, dan
Syafii Ma'arif. Penunjukan Hendro menuai kecaman karena mantan Kepala Badan
Intelijen Negara ini dituding menjadi dalang kerusuhan Talangsari. Selain itu
pada saat dia memimpin BIN, aktivis HAM Munir tewas diracun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
