Hari Tani Nasional, Ratusan Petani Wadul ke Dewan

Hari Tani Nasional, Ratusan Petani Wadul ke Dewan Perwakilan petani dan mahasiswa diterima oleh Suli Da'im dari Komisi E dan Noer Soetjipto dari Komisi B DPRD Jatim. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur (ATJT) bersama elemen Mahasiswa melakukan aksi demo dan wadul keluh kesah di depan , Senin (24/9). Dalam aksinya ini, Aliansi Tani di Jatim langsung diterima Wakil Ketua Komisi E , Suli Da'im dan anggota Komisi B, Prof. Noer Soetjipto di ruang komisi B .

Kordinator Lapangan aksi Aliansi Tani Jatim, Sugiyono mengatakan aksi ini digelar karena masih adanya konflik agraria di Jatim pada 2017, yaitu 659 konflik. Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria di Jatim.

Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah

"Di hari tani Nasional, kami harap permasalahan pertanian di Jatim dapat segera diselesaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, tuntutan kedua yaitu pemerintah melaksanakan UU lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan perda perlindungan serta pemberdayaan petani.

Ketiga yaitu, Pemerintah agar menghentikan alih lahan pertanian produktif. Keempat yaitu pemerintah menghentikan kriminalisasi petani, dan segala bentuk represifitas lainnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945

Kelima yaitu, pemerintah segera membentuk tim gugus tugas reforma Agraria (GTRA) Jatim. Keenam yaitu, pemerintah segera mewujudkan kedaulatan, dan kesejahteraan petani di Jatim atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Serta ketujuh segera wujudkan reforma Agraria sejati.

Sementara itu, Suli Da'im mengatakan akan menyampaikan aspirasi aliansi Tani di Jatim kepada pemerintah selaku pihak eksekutif. "Kami akan tindak lanjuti ke pimpinan untuk disampajkan kepemerintah pusat, dan pemprov Jatim agar tuntutan petani agar diselesaikan," janji politikus PAN tersebut.

Terkait lahan alih fungsi pertanian, ia meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan lahan produktif pertanian agar tidak dijadikan perumahan. Sebab bila difungsikan sebagai perumahan maka produksi pangan bisa berkurang.

Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ

Ia mencontohkan, masalah waduk Sepat di Lakarsantri Kota Surabaya hingga saat ini belum ada titik temu antara petani dan Pemerintah Kota Surabaya. Seharusnya pihak pemkot dan BPN mengutamakan kepentingan petani. Mengingat waduk Sepat di lakarsantri ini dibutuhkan masyarakat untuk mengaliri lahan pertanian.

"Apabila belum ada titik temu, pihak akan sidak langsung ke waduk sepat tersebut," pungkas Suli Da'im. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO