JAKARTA(BangsaOnline) Dato Sri Tahir, Bos Mayapada Grup diangkat
menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Salah satu alasannya, konglomerat
etnis Tionghoa ini bisa membantu membuat prajurit sejahtera dengan pembangunan 1000
rumah untuk TNI dan 500 rumah untuk setiap propinsi. TNI yakin bantuan rumah
itu bukan gratifikasi.
"Sekarang gini hibah itu harus ada izin negara, hibah itu jika dia memakai
uang negara. Contoh Gubernur Kaltim ingin belikan heli untuk Kodam dengan
menggunakan APBD hal ini baru dia lapor kepada negara melalui mekanisme kepada
menteri keuangan karena dia menggunakan uang milik negara," terang
Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya, Rabu (24/9/2014).
Menurut dia, Tahir yang adik ipar bos Lippo Group James Riady ini memberi bantuan tidak menggunakan uang negara. Sepenuhnya murni
uang milik dia untuk prajurit, yang tentunya nanti rumah yang dibangun di atas
tanah TNI itu juga menjadi milik negara.
"Sementara hal ini tidak beliau gunakan uang pribadi jadi tidak perlu
izin. Ini semua gratis," tuturnya.
"Itu bukan untuk TNI tetapi untuk negara, jadi kalau gratifikasi berarti
gratifikasi untuk negara bukan ke kita, karena nanti akan dimiliki
negara," tutup dia.
Namun langkah Moeldoko mengangkat konglomerat yang juga executive officer Mayapada Group sebagai penasihat panglima TNI bidang ekonomi dan kesejahteraan prajurit terus menuai kritik.
Baca Juga: Polsek Prajurit Kulon Ikuti Peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Program Ketahanan Pangan
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR TB Hasanudin mengatakan pengangkatan Tahir tersebut sangat aneh dan seharusnya tidak perlu terjadi mengingat TNI merupakan organisasi khusus yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas tempur.
Menurut dia, kesejahteraan TNI adalah tanggung jawab negara dan anggarannya pun diatur melalui anggaran negara. Apabila seseorang atau sekelompok orang, kata Hasanudin, ada yang ingin memberikan hibah kepada TNI untuk kesejahteraan prajurit tidak bisa diberikan secara langsung kepada TNI.
Menurut dia, selama ini memang banyak pengusaha yang melakukan hal yang sama dengan Dato Sri Tahir tetapi baru kali ini ada seorang pengusaha ditunjuk jadi penasihat.
Baca Juga: Silaturahmi Pj Gubernur Jatim, Kapolri dan Panglima TNI Singgung Insiden Berdarah di Sampang
"Jika ada seseorang/sekelompok memberikan sesuatu apakah berupa barang kepada TNI untuk kesejahteraan, itu menurut undang-undang seharusnya itu diberikan dulu kepada pemerintah berupa hibah yang diwakili oleh presiden atau setidaknya menteri pertahanan. Kemudian menteri pertahanan harus meminta izin kepada DPR, itu aturannya, apakah DPR mengizinkan atau tidak. Baru melaksanakan," ujarnya.
Pengamat Pertahanan dan Militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani juga mengatakan penunjukan bos Mayapada sebagai penasihat TNI bertentangan dengan Undang-undang pertahanan yang menyebutkan satu-satunya sumber anggaran TNI adalah APBN.
Dia juga mengkhawatirkan pemberian rumah untuk prajurit yang diberikan Tahir akan membuat ketergantungan TNI pada pengusaha.
Baca Juga: Kapolri dan Panglima TNI Luncurkan Gugus Tugas Polri Mendukung Program Ketahanan Pangan di Sidoarjo
Pengamat militer dari Universitas Pertahanan Salim Said juga menyatakan jangan sampai pengangkatan pengusaha Dato Sri Tahir secara langsung dan tidak langsung membawa TNI kembali kepada bisnis.
"Jangan sampai keadaan seperti ini baik secara langsung atau tidak langsung membawa kembali TNI kepada bisnis. Sejak ada berita ini berbagai pihak mempertanyakan apakah orang ini ada sinterklas mau bagi-bagi rumah kepada TNI, dia dapat apa," ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan tugas dan tanggung jawab panglima TNI adalah memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan prajurit dan itu belum maksimal tercapai.
Baca Juga: Doa Bersama Kapolri dan Panglima TNI, Kiai Asep Duduk Satu Meja dengan Kapolda dan Pangdam V Jatim
Dia juga membantah posisi Dato Tahir sebagai penasihat panglima ada kaitannya dengan bisnis TNI.
"Yakinlah bahwa ini tidak ada kaitannya bisnis TNI sama sekali dan ini bisa diukur dan bisa dicek. Dan beliau sendiri menyampaikan, apa yang dia berikan merupakan wujud dari kepedulian anak bangsa yang sudah merasa sukses dan berhasil serta mempunyai dana yang cukup untuk membantu TNI," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas NH Kertopati, turut mempertanyakan pengangkatan Chief Eksekutif Officer (CEO) Mayapada Group, Dato Sri Tahir sebagai Penasihat Panglima TNI Bidang Kesejahteraan Prajurit.
Baca Juga: KSP: Kemenkes Kategorikan Kratom Bukan Narkotika
"Sebaiknya Panglima TNI memberi penjelasan alasan dari penunjukan itu (Dato Tahir) secara komprehensif," kata Susaningtyas ketika dikonfirmasi, Jumat (19/9/2014).
Wanita yang akrab disapa Nuning itu menuturkan, TNI melakukan kerja sama atau minta nasihat dari siapa saja asalkan berdampak positif untuk pembangunan postur TNI itu hal yang baik-baik saja.
Dirinya pun mempertanyakan mengapa pengangkatan Dato Tahir ditunjuk secara formal.
Baca Juga: Terminal Purabaya Ditinjau Kapolri, Panglima TNI dan Menhub, Pj Gubernur Jatim: Semuanya Siap
"Mengapa Dato Tahir harus ditunjuk secara formal demikian? Kalau soal kontribusi kepada TNI saya lihat banyak juga pengusaha lain turut lakukan yang sama," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya yang menilai penunjukan Dato Tahir merupakan sesuatu yang wajar.
Menurut dia, hal tersebut mungkin terjadi jikalau Panglima TNI butuh penasihat yang tak ada di internal TNI sendiri.
Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran, Kapolri bersama Panglima TNI dan Menhub Pantau Terminal Bungurasih
"Bukan sesuatu hal yang baru apalagi aneh. Dulu Luhut Panjaitan saat masih menjadi Menteri Perindustrian angkat Peter Gonta jadi penasehat, Faisal Tanjung juga pernah angkat Adnan Ganto jadi penasihat," ucap Tantowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, upacara pengangkatan Tahir sebagai Penasehat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit itu dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014) pagi.
Moeldoko dan para petinggi TNI hadir di lokasi. "Saya mengucapkan selamat kepada Dato' Sri Prof. Dr. Tahir MBA atas pengangkatannya selaku Penasihat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit," kata Moeldoko dalam pidatonya. Kata Moeldoko, Tahir selama ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan prajurit TNI.
Baca Juga: Hadiri Rakernas dan Halaqoh Ikapete, Moeldoko: Sinergisitas Ulama dan Umara' Mutlak Diperlukan
Bahkan Tahir akan memberikan bantuan 1.000 unit rumah untuk prajurit di Jakarta. "Beliau (Tahir) akan memberikan bantuan untuk pembangunan 1.000 rumah yang knock down untuk prajurit yang nilainya cukup besar," imbuh Moeldoko. Moeldoko pokok Panglima TNI ada 2. Pertama, menyiapkan prajurit TNI agar siap perang.
Kedua memelihara kesejahteraan prajurit. Alasan kedua itulah yang membuat dirinya mengangkat Tahir. "Untuk itulah Panglima TNI mengangkat Bapak Tahir untuk bisa membantu tugas Panglima TNI di bidang kesejahteraan.
Dengan kehadiran Pak Tahir ini, Panglima TNI semakin ringan dalam memikirkan kesejahteraan prajurit," ucap Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News