Kasi KB DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kota Surabaya Gita Putra Heru Yudianto. foto: YUDI ARIANTO/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mengawali kegiatan di awal tahun 2019 ini, DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kota Surabaya memilih di bulan Februari. Pertimbangannya, pada Januari kemarin banyak hari liburnya, maka DP5A mengundang koordinator Kampung KB pada tanggal 7 Februari lalu.
"Di bulan ini, DP5A mengalokasikan waktu pada tanggal 7-22 untuk melaksanakannya. Kegiatan Kampung KB itu ada lima jenis, yakni KKBPK, Pokja Kampung KB, Muskel (Musyawarah Kelurahan), Miniloka (Mini Lokakarya), dan Tribina," jelas Kepala DP5A Kota Surabaya Chandra Oratmangun melalui Kasi KB Gita Putra Heru Yudianto, Kamis (21/2).
Baca Juga: One Voice SMPN 1 Surabaya Raih Juara Dua Kategori Bergengsi di SWCF 2024
Dengan sistem bottom-up, DP5A Kota Surabaya lalu melakukan penjadwalan kegiatan seperti itu (7-22 Februari). Tentunya, penjadwalan kegiatan tersebut berdasarkan rekapitulasi dari hasil usulan program kampung KB setempat melalui masing-masing koordinator PKB.
"Kita siapkan penganggarannya, tenaga monevnya (monitoring dan evaluasi), narasumbernya dan lain-lain. Seperti hari ini (Kamis), kita bergerak di 16 titik (kecamatan)," tandasnya.
Heru, sapaan Kasi KB melanjutkan, saat ini kegiatan yang digelar berupa program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Muskel, dan Pokja Kampung KB yang dilaksanakan di 31 kecamatan dan 32 kampung KB (satu kecamatan ada dua kampung KB, yakni Kecamatan Semampir).
Baca Juga: SWCF 2024 Jadi Ajang Kenalkan Seni dan Budaya Surabaya ke Kancah Internasional
Ia menjelaskan, di miniloka targetnya digunakan untuk menyusun renja (rencana kerja) diharapkan punya pedoman apa yang harus dilakukan tiap bulannya. Penyusunan renja tersebut sifatnya partisipatif dengan melibatkan semua unsur di kelompok itu.
"Biasanya kita desain dengan FGD (focuss group discussion). Setelah itu hasilnya dikelompokkan ke dalam pokja. Ada pokja kependudukan, pokja KB, pokja ketahanan keluarga, serta pokja sektor lainnya," jelas Heru.
Setelah dikumpulkan menjadi satu, masing-masing pokja mengusulkan program kerjanya. Karena jumlahnya banyak, tidak semua usulan program disetujui, tapi memakai skala prioritas. Implementasi dari hal itu semua yakni ke program Tribina yang membina kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia).
Baca Juga: Pemkot Surabaya Raih UHC Award 2024, Anggarkan Rp500 Miliar per Tahun untuk Warga Berobat Gratis
"Masuk kegiatan yang ketiga yakni program KKBPK, yakni melakukan pembinaan kepada IMP (institusi masyarakat perkotaan). IMP adalah kader KB yang ada di tingkat RW. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pencapaian program KB," ucapnya.
Kemudian kegiatan keempat, Heru menyebutkan yakni Pokja Kampung KB. Setiap bulan mereka membahas secara internal apa yang sudah dituangkan di renja. Misalnya di kelompok kampung KB itu belum dibentuk kelompok BKB atau PIC R.
"Bagaimana solusi untuk membentuk kedua hal tersebut. Bagian kita adalah memfasilitasi mereka dengan mendatangkan narasumber terkait hal tersebut," sebutnya.
Baca Juga: Anak Anggota DPRD Surabaya Jadi Korban Jambret di Galaxy Mall
Kegiatan yang terakhir atau kelima yakni muskel. Ia menuturkan, di muskel ini merupakan pertemuan yang bersifat eksternal dengan menghadirkan stakeholder lainnya atau sektor terkait. Misalnya, butuh OPD PU karena ada kaitannya dengan pembangunan infrastruktur akan dihadirkan. Berikut Dinkes atau Dinsos tergantung kebutuhannya.
"Muskel ini digelar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di kampung KB yang bersifat eksternal," tuturnya.
Di akhir bulan, Heru mengatakan bahwa koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang status kepegawaiannya ikut BKKBN Pusat ini diminta hadir berikut membawa data jadwal kegiatan di masing-masing kampung KB. Di forum tersebut juga dihadirkan fasilitator/pendamping dari tim DP5A sendiri, untuk melakukan evaluasi hasil monitoring.
Baca Juga: Kampung Madani di Krembangan, Wujud Semangat Gotong Royong Masyarakat
"Tanggal 25 (Februari) ini rencananya kita adakan forum tersebut untuk membuat jadwal kegiatan pada bulan Maret. Setelah itu, tanggal 1 Maret bisa langsung running kegiatan, tempatnya di mana, narasumbernya siapa, petugas monitoringnya siapa, sudah siap semua," bebernya.
Setiap kali selesai kegiatan, petugas PKB itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan secara online yang aplikasinya sudah disiapkan oleh BKKBN pusat. Pelaporan ini bersifat realtime yang bisa diakses oleh semua orang mulai DP5A (BKKBN kota), BKKBN provinsi, hingga BKKBN pusat.
"Program Kampung KB yang diresmikan oleh Ibu Wali Kota Risma pada Agustus 2016 lalu ini, langsung berada di bawah Sekretariat Presiden. Supaya bisa dipantau perkembangan kampung KB yang ada di setiap kota dan RW, maka perlu adanya pelaporan online tersebut," pungkas Heru. (ian/rev)
Baca Juga: Eri Cahyadi Terbitkan SE Larangan Judi Online di Lingkungan Pemkot Surabaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
