Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau banjir di Kabupaten Ngawi. foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Meski volume banjir sudah surut, namun Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim tetap siaga. Khofifah meminta OPD terlibat langsung menangani daerah terdampak banjir. Hal ini penting dilakukan untuk mempercepat pemulihan dampak yang diakibatkan banjir khususnya pada 15 daerah di Jatim.
Lima belas daerah di Jatim yang terdampak banjir tersebut yaitu Madiun, Magetan, Pacitan, Ngawi, Trenggalek, Nganjuk, Tulungagung, Kediri, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Bojonegoro dan Tuban.
Baca Juga: Bakal Gelar Kongres Ke-18, Khofifah Bersama PP Muslimat NU Silaturahmi dengan Menag RI Nasaruddin
“OPD di Pemprov Jatim harus ikut menangani bencana banjir dan berkoordinasi aktif dengan pemda setempat, agar mempercepat pemulihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak,” urai Gubernur Khofifah, Minggu (10/3).
Dijelaskan, tugas tiap-tiap OPD telah ditentukan untuk kegiatan tanggap darurat atas bencana yang terjadi pada 15 daerah di Jatim.
Pembagiannya yaitu Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim dan BPBD Jatim menangani daerah Pacitan, Madiun, Magetan dan Ngawi. Daerah Trenggalek dan Nganjuk ditangani oleh Dinas PU SDA dan Dinas ESDM Prov. Jatim. Daerah Tulungagung, Kediri, dan Blitar ditangani oleh Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan Jatim.
Baca Juga: Usung 2 Inovasi, Jatim Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif di IGA 2024
Gubernur menambahkan, untuk daerah Sidoarjo, Gresik dan Probolinggo menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim dan Disperindag Provinsi Jatim. Sedangkan daerah Bojonegoro dan Tuban menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Jatim.
“Penanganan fasilitas pendidikan pada 15 kabupaten terdampak banjir dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,” terangnya.
Selain itu, penanganan terhadap fasilitas kesehatan yang dibutuhkan didaerah bencana di 15 daerah akibat banjir menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Khusus untuk kebutuhan pembagian sembako pada 15 kabupaten terdampak banjir menjadi tanggung jawab BPBD, Dinas Sosial Provinsi Jatim, dan Biro Kesos Setdaprov Jatim.
Baca Juga: Jenazah Kiai Roziqi Disalatkan di Masjid Akbar, Khofifah 3 Kali Minta Kesaksian Jemaah
“Untuk sembako harus diupayakan agar bisa sampai pada masyarakat yang paling terpencil, dan jika tidak dapat diakses oleh transportasi kendaraan, maka menggunakan perahu karet dibantu oleh relawan pada daerah terdampak banjir,” tegas perempuan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja.
Lebih lanjut disampaikan, pendataan secara akurat akan terus dilakukan terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat. Disamping itu, kerugian terhadap pertanian, perkebunan dan peternakan juga akan terus didata oleh dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim. Bagi masyarakat yang usahanya menggunakan kredit maka akan dilakukan pendataan yang akurat sehingga nanti bisa dikoordonasikan dengan perbankan untuk mendapatkan keringanan untuk penyelesaiaannya dan dapat diberikan kredit baru untuk melanjutkan usahanya.
“Kepala OPD harus terus berkoordinasi dengan saya, pak Wagub dan pemda setempat, serta menyiapkan solusi penanganannya agar masyarakat dapat segera bangkit dan ekonominya tetap berjalan baik,” pungkas alumni FISIP Unair ini. (mdr/ian)
Baca Juga: Masjid Tertua di China Tak Ditempati Salat, Kenapa? Laporan M Mas'ud Adnan dari Tiongkok (3)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
