Gubernur Jawa Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Ikhtiar optimalisasi pendapatan daerah harus memperhatikan koneksitas. Di mana salah satu cara yang diterapkan yakni dengan konsep One Single Submission (OSS).
Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah, Selasa (23/4) pagi di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Baca Juga: Dalam Sehari, Pemkab Mojokerto Raih 2 Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik
“Optimalisasi pendapatan daerah harus memperhatikan koneksitas. Terlebih jika sudah bicara 4.0, maka semuanya sudah OSS. Sehingga nanti, seluruhnya hanya menjadi satu pintu. Kita bicara single data. Dari sini, proses akuntabliltas dari seluruh proses penyelanggaraan negara bisa lebih jelas dan ringkas,” kata Khofifah.
OSS sendiri adalah sebuah sistem yang terintegrasi secara elektronik dengan kementerian dan lembaga (K/L) hingga Pemda di Indonesia. OSS dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.
Ikhtiar-ikhtiar optimalisasi pendapatan daerah, tambah Khofifah, juga membutuhkan koneksi dan koordinasi antara eksekutif dan lembaga-lembaga vertikal (OJK, BPN, Pajak). Tentunya dengan didukung sistem IT yang memungkinkan.
Baca Juga: Di Hadapan Mendagri, Anggota DPR RI Ungkap Tumpukan Uang dan Pelanggaran ASN dalam Pilbup Mojokerto
“Mohon kami yang di Pemprov maupun Pemda untuk didampingi. Terutama koneksitas di daerah, untuk mewujudkan OSS sebagai pintu masuk transparansi,” kata Gubernur Khofifah.
Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama pimpinan daerah lain, hadir dalam acara ini dengan 3 agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
Pertama, antara Bank Jatim dengan Pemda se-Jawa Timur. Kedua, Pemda se-Jawa Timur dengan Kanwil BPN Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur. Ketiga, Pemda se-Jawa Timur dengan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, III dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Jawa Timur.
Baca Juga: Pemkab Mojokerto Kebut Pembangunan Jembatan
Dirut Bank Jatim R. Soeroso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bank Jatim berkomitmen membantu pengelolaan pendapatan daerah secara online. Salah satu inovasinya yakni Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (e-KD).
“Setiap Pemda akan mampu memonitor secara real time (optimalisasi pendapatan daerah). Sampai saat ini penggunaan secara online sudah dilaksanakan di berbagai Pemda di Jatim,” kata Soeroso.
Selanjutnya arahan dari Pimpinan KPK Basaria Panjaitan. Dirinya enekankan pentingnya menertibkan aset daerah dengan komitmen pimpinan daerahnya.
Baca Juga: Respons Kasus 92.000 BPJS Warga Dinonaktifkan, Kiai Asep: Datang ke Puskesmas Cukup Bawa KTP
“Kita ingin komitmen full dari kepala daerah. Kalo tidak ada (komitmen), tidak tercapai. Tugas KPK sendiri disini adalah koordinasi di bidang pencegahan. Sehingga tugas kita nanti supervisi, yang nanti akan datang ke daerah untuk koordinasi,” kata Basaria Panjaitan.
Transparansi kegiatan daerah, tambah Basaria, akan memiliki keuntungan. Di mana jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, bisa segera dikoreksi. (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
