PB PMII: Blok Masela Harus Memenuhi Aspek untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Setelah hampir 20 tahun mangkrak, Proyek Strategis Nasional di Blok Masela akhirnya mencapai kesepakatan. Hal ini menyusul pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Senin (27/5/2019) lalu. Pemerintah dan Inpex Corporation menyepakati sejumlah hal terkait pengembangan lapangan gas raksasa di Maluku, Blok Masela.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) merespons kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Wasekjen Bidang Energi dan Sumber Daya Alam PB PMII Zulfahmy Wahab menyampaikan, bahwa ini merupakan sejarah baru bagi perjalanan bangsa menuju kesejahteraan. Ia mengatakan, kesepakatan antara Inpex corporation dan pemerintah Indonesia terkait pengembangan Blok Masela merupakan capaian positif untuk iklim investasi di Indonesia.

Menurut pria yang lahir di Bojonegoro ini, seharusnya dengan nilai investasi yang mencapai US$ 20 miliar, pengembangan Blok Masela bisa berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah timur Indonesia dan sekitar wilayah yang ada di Blok Masela.

"Pengembangan Blok Masela harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat, jangan sampai hanya menguntungkan beberapa pihak saja, atau bahkan hanya segelintir korporasi yang merasakannya," harapnya.

Apalagi, melihat kondisi geografis wilayah Blok Masela yang sangat dekat dengan Negara Tetangga (Timur Leste dan Australia) hampir dipastikan akan banyak pihak yang memiliki kepentingan besar di Blok Masela. Terlebih cadangan gas abadi yang dimiliki sangat besar.

"Potensi cadangan gas blok masela mencapai kapasitas sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) LNG, karena itu peran penting seluruh stakeholder yang dimiliki negara ini harus sinergis agar proyek jangka panjang ini bisa bermanfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Fahmi, sapaan lekatnya.

Alumni Universitas Airlangga ini juga menyoroti skema bagi hasil yang menjadi kesepakatan bersama, yakni Pemerintah mendapatkan bagian 50%. Ia menegaskan agar kesepakatan itu benar-benar dikawal hingga tertuang dalam perjanjian.

"Jangan sampai kejadian Freeport di masa lampau terulang kembali, karena tidak adanya kesepakatan yang jelas di awal. Sehingga negara hanya merasakan segelintir keuntungan. Tidak sebanding dengan apa yang didapat dari hasil eksplorasi tambang emas di sana. Beruntung saat ini Indonesia sudah mendapatkan 51% divestasi saham yang ada di Freeport," tuturnya.

Selain itu, dengan adanya proyek tersebut Fahmi berharap putra daerah bisa memiliki andil besar terhadap sejarah baru yang dimiliki bangsa ini, yakni mampu mengelola lapangan gas abadi terbesar di dunia. "Dibutuhkan sinergitas dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah yang notabenenya berada dalam wilayah Provinsi Maluku, harus terjun langsung menyiapkan sumber daya manusianya," tuturnya.

"Kami menegaskan bahwa kehadiran blok masela harus dipastikan memiliki multiplier effect terhadap pembangunan bangsa, khususnya di wilayah timur Indonesia," pungkas Fahmi. (*/ns)