Dulu PDIP Jadi Otak Kejatuhan Gus Dur, Karma Politik Jika Jokowi Jatuh

JAKARTA(BangsaOnline) Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seharusnya tak perlu merasa khawatir Presiden Joko Widodo dimakzulkan oleh parlemen Senayan.

Pemakzulan ada tata caranya yang sudah diatur dalam UU. Selama tidak melanggar UUD 1945, maka Presiden Jokowi tak bisa dimakzulkan.

Pengamat politik, Rusmin Effendy menyebut ketakutan KIH tidak beralasan. Terlebih diketahui, hak menyatakan pendapat itu merupakan bagian dari hak-hak DPR yang sudah melekat dan tidak bisa dihapus.

"Aneh saja kalau ada fraksi yang ingin mendelegitimasi hak-hak anggota dewan karena alasan pemakzulan presiden," kritiknya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/11).

Rusmin menegaskan, tugas DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan HMP merupakan bagian dari itu. Termasuk, pemanggilan secara paksa para menteri yang menolak rapat dengan DPR.

"Jadi, semuanya sudah ada aturan, jangan lagi diubah-ubah karena egoisme kepentingan kelompok seperti yang dilakukan KIH," ujarnya.

Menurut dia, PDI Perjuangan seharusnya malu kepada kepada rakyat selaku motor KIH yang mempertontonkan kebodohan berpolitik, sampai-sampai membentuk DPR tandingan. Jika dalam perjalanan nanti pemerintah Jokowi menghadapi pemakzulan, maka itu tak lain karma politik PDIP.

"Siapa yang bisa menjamin Jokowi tidak bisa di-impeachment. Buktinya, dulu orang tidak pernah menduga Gus Dur bisa dimakzulkan. Semua orang tahu partai mana yang menjadi otak kejatuhan Gus Dur, sehingga memuluskan skenario menggantikan posisi Gus Dur dan berkuasa saat itu," beber dia.

Dia menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan yang ada, impeachment bukanlah barang haram, meskipun mekanisme dan prosesnya sangat berliku-liku. Persoalannya, semuanya tergantung pada kemampuan Jokowi sebagai presiden terpilih untuk membangun komunikasi dan membuktikan kepada rakyat apa yang dilakukannya bukan sekedar pencitraan.

"Ujian dan kredibilitas Jokowi akan teruji saat beliau mampu bersikap tegas dan terbebas dari intervensi PDIP dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden," katanya pula.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News