Democracy in Corporation, Penyebab Kemunduran Demokrasi dalam Pemilu

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kualitas Pemilu masih perlu terus ditingkatkan di setiap momen suksesi kepemimpinan baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.

Munculnya tren kemunduran demokrasi (democracy regress), sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu yang digelar.

Baca Juga: Gelar Doa Bersama Sambut Kemenangan, Puluhan Ribu Masyarakat Siap Kawal Suara Khofifah-Emil

Dr Abdul Kholiq, akademisi dari Univeritas Islam Sunan Ampel Surabaya menjelaskan, mundurnya demokrasi dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya, ujar pria yang pernah menjadi anggota Pansel KPU Jatim tersebut, adanya kekuatan modal yang bermain dalam setiap proses demokrasi.

"Ada istilah democracy in corporation, jadi mereka yang memiliki modal bisa memainkan apa saja, ini membuat kemunduran dalam demokrasi," ujarnya saar menjadi pembicara pada Seminar Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di Hotel Mercure, Kamis (26/12).

Menurutnya, ada beberapa solusi untuk mencegah hal itu terus terjadi, seperti sistem yang harus diperbaiki dan diperkuat.

Baca Juga: Relawan Jari Mata Siap Kawal Kemenangan Khofifah-Emil Hingga Akhir

Selain itu,  kata dia, dari sisi penyelenggara. Baik KPU maupun Bawaslu, harus nemiliki integritas yang tinggi dalam upaya menciptakan pemilu yang demokratis. "Integritas dan profesionalitas ini erat kaitanya dengan etika. Makanya para penyelenggara harus beretika," katanya.

Selanjutnya, sikap para kontestan baik yang maju melalui partai politik (parpol) maupun independen/perseorangan harus memahami bagaimana menciptakan pemilu yang baik dan demokratis.

"Partai politik juga harus ikut aturan-aturan yang dibuat, agar pemilu benar-benar bermartabat. Sehingga, golnya adalah adanya pemimpin yang berkualitas," ujarnya.

Baca Juga: Dukungan Para Pekerja MPS Brondong Lamongan untuk Menangkan Khofifah di Pilgub Jatim 2024

Sementara Ketua KPU Jatim Choirul Anam menambahkan, mengenai pentingnya pemilu dalam proses menentukan pemimpin. "Fungsi pemilu jadi sarana evaluasi dari pemimpin yang berlangsung," katanya.

Anam mengatakan, fungsi pemilu ini kerap berbenturan dengan adanya paradigma mengenai dinasti politik. "Namun karena Undang-Undang tidak melarang, maka tinggal masyarakat yang menentukan pilihannya," katanya.

Anam menambahkan, saat ini sistem pemilu sudah semakin baik dan kian terbuka. Banyak sekali lembaga-lembaga yang mengawasi proses demokrasi. "Meski, tetap ada upaya untuk merusak namun seiring hal tersebut sistem pemilu yang dibangun semakin berkembang," pungkasnya. (lan/rev)

Baca Juga: Jelang Debat Publik Terakhir, Ketua KPU Tuban Pastikan Pendukung yang Hadir Bertambah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News