Hearing Komisi III DPRD Mojokerto dengan DPUPR.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) setempat, terkait serapan APBD 2019 yang belum maksimal. Dewan menyorot beberapa proyek fisik meliputi pembangunan jalan dan jembatan dan pembangunan insfratruktur lainnya di beberapa titik kawasan Kabupaten Mojokerto.
"Dalam dengar pendapat atau hearing antara Komisi III dengan Dinas PUPR tersebut, kami minta penjelasan yang detail atau rinci, terkait proyek-proyek yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan di tahun 2019 ini. Sepertinya ada beberapa program dan kegiatan tahun 2019 di Dinas PUPR yang belum direalisasi. Di samping itu, kami juga minta penjelasan mengenai besarnya anggaran dalam kegiatan Dinas PUPR di Tahun 2020 ini," kata Arif Winarko, Wakil Ketua Komisi III.
Baca Juga: DPUPR Mojokerto Garap Rekonstruksi Dua Ruas Jalan
Sedangkan, Bambang Purwanto Kepala Dinas PUPR menanggapi menyampaikan bahwa, pada anggaran tahun 2019 di OPD yang dipimpinnya ada efisiensi ini sebesar Rp 49 miliar. Itu merupakan sisa pagu dari tiga penawaran.
"Di tahun 2019, kami sudah bekerja maksimal dalam penyerapan anggaran. Kemudian, untuk perkiraan anggaran tahun 2020 yang disiapkan mencapai Rp 200 miliar, yang terbagi menjadi delapan program. Ada program pembangunan jalan, jembatan, program bangunan gedung, program sumber daya, program tata ruang, dan program lainnya. Sehingga, terbagi sekian banyak program, sebenarnya masuk dan kami mencoba untuk percepatan lelang pada bulan Januari ini. Sudah kami siapkan, rencananya akan segera pengajuan proses lelang," jelas Bambang Purwanto, Senin (6/1) petang. (ris/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
