Salah satu sekolahan di Kecamatan Sumberejo gentengnya bolong serta temboknya retak-retak saat dipotret beberapa waktu lalu.
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com – Meski dikenal sebagai kabupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi nomor dua di Jawa Timur, ternyata persentase anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Bojonegoro di luar transfer daerah terbilang sangat rendah. Bojonegoro hanya menempati urutan ke-26 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Peneliti Poverty Resource Center (PRC) Initiative AW Syaiful Huda di Bojonegoro, Jumat (17/1/2020) menyebutkan, anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari dana daerah atau di luar transfer daerah, persentasenya hanya 10.45 persen.
Baca Juga: Disnakkan Bojonegoro Pantau Kesehatan Hewan Kurban
"Bojonegoro berada di urutan ke-26 dari kabupaten dan kota di Jatim," katanya menjelaskan.
Pria yang biasa disapa Awe ini menjelaskan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dipublikasikan Kemendiknas menunjukkan, bahwasanya persentase anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro di luar transfer daerah (APBD Murni) pada tahun 2019 hanya sebesar 10.45 persen.
Padahal di tahun 2018 sudah 12.49 persen, naik dibanding tahun sebelumnya, yang besarannya hanya sekitar 9.2 persen (2017). "Justru tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 yang sudah mencapai 12.49 persen," ujar Awe.
Baca Juga: Pj Bupati Bojonegoro Serahkan SK Perpanjangan Jabatan Kades
Bagi dia, peningkatan kualitas pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sangat penting, karena akan berdampak signifikan dan menentukan pada masa depan daerah. Terlebih lagi, mengingat tingginya APBD Bojonegoro saat ini disebabkan tingginya penerimaan pendapatan dari sektor migas, salah satunya dari DBH (Dana Bagi Hasil) Migas.
Karenanya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bojonegoro menjadi sangat penting dan mendesak, sebelum sumber daya migas yang dimiliki Bojonegoro mulai menipis.
"Apalagi kalau lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro saat ini masih rendah, peringkatnya sama rendahnya dengan peringkat anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah, yakin urutan ke-26 dari 38 kabupaten dan kota di Jatim," jelas Awe.
Baca Juga: Pemkab Bojonegoro akan Gunakan Videotron Alun-Alun untuk Nobar Timnas Vs Uzbekistan
Ia pun mencontohkan, ada beberapa ‘PR’ besar yang harus ditangani Pemda Bojonegoro di sektor pendidikan. Di antaranya permasalahan anak putus sekolah, pemerataan kualitas fasilitas sekolah maupun pendidik, banyaknya ruang kelas yang kondisinya rusak ringan maupun rusak berat, nilai rasio guru, sertifikasi lembaga dan pendidik, dan lain sebagainya.
"Pemerataan kualitas sekolah, baik kualitas tenaga pendidik maupun fasilitas sekolah, seperti media pembelajaran, perpustakaan, dan lain-lain," imbuhnya.
Ia berharap agar Pemkab Bojonegoro meningkatkan kualitas pembangunan sektor pendidikan, melakukan pemetaan akar permasalahan sektor pendidikan serta kebutuhan prioritasnya dan tidak kalah penting adalah dukungan anggaran untuk mewujudkan pemerataan kualitas sekolah, baik tenaga pendidik mapun fasilitas sekolah, baik di desa maupun di kota.
Baca Juga: Wujudkan World Class University, Pengurus IKA Unugiri Bojonegoro Dilantik
"Anggaran program urusan pendidikan harus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pembangunan sektor pendidikan di daerah, serta muwujudkan SDM yang unggul," pungkasnya. (eky/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
