Wali Kota Kediri Umumkan 5 Kategori Keluarga yang Tidak Mendapatkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Untuk mempermudah proses pendataan dan verifikasi bantuan jaring pengaman sosial di masa pandemi corona, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mempermudah sistem dengan membuat kategori masyarakat yang tidak boleh menerima, dan penginputan data dilakukan di kantor kelurahan menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan database.

"Ini untuk mempermudah masyarakat, karena kalau kemarin kategori yang kami buat yang boleh menerima, faktanya dampak covid-19 ini begitu luas, banyak profesi dan pekerjaan yang kita pandang mapan juga terdampak," kata Mas Abu, panggilan karib Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Rabu (29/4).

Menurut Mas Abu, pihaknya sedang membangun aplikasi agar nanti masyarakat juga bisa mengecek, siapa dapat bantuan apa, apakah sudah berada di database BLT atau PKH. "Jadi semua nanti akan terbaca saat kita input NIK," katanya.

"Maka akhirnya kami putuskan, siapa pun, yang memang berpendapatan di bawah UMR dan mau mengajukan ke kantor kelurahan dengan mengisi keterangan bahwa dia terdampak, akan kami bantu, baik melalui APBD Kota Kediri atau kami masukkan ke bansos tunai Covid-19 dari pusat dan provinsi," jelasnya.

"Yang pasti, di luar kategori ini dan tidak masuk basis data terpadu (BDT), semua keluarga Kota Kediri bisa mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan. Untuk yang masuk dalam BDT, harus sabar dulu. Karena itu wewenang pemerintah pusat untuk mencairkan bantuannya," tambahnya.

Masih menurut Mas Abu, untuk keluarga yang masuk kategori tidak mendapatkan jaring pengaman sosial selama pandemi Corona, yakni apabila salah satu anggota keluarganya antara lain; 1.PNS, anggota TNI, anggota Polri (aktif), 2. Pegawai BUMN/BUMD, 3. Pegawai swasta atau profesi dengan gaji/penghasilan di atas UMK, 4. Pensiunan PNS, TNI, dan Polri, 5. Wiraswasta atau pemilik usaha dengan penghasilan di atas UMK.

Saat ini di Kota Kediri, jumlah keluarga yang masuk basis data terpadu antara lain; 1. Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Reguler: 10.963 keluarga, 2. BPNT Covid-19: 15.441 keluarga, 3. Bansos Tunai Covid-19: 2.158 keluarga. (uji/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News