Kasus Terus Meningkat, Wakil Ketua DPRD Lamongan Minta Pembahasan Pansus Covid-19 Dilanjutkan

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Darwoto, meminta pembahasan terkait panitia khusus (Pansus) Covid-19 agar dilanjutkan kembali.

Menurut Darwoto, pembahasan pansus tidak ada kejelasan pasca dilakukan penundaan dalam pembahasan pertama yang berlangsung pada 20 April lalu.

Politikus PDI Perjuangan itu memandang perlu adanya pengambilan langkah cepat untuk penanggulangan bencana Covid-19. Salah satunya, melalui pengawasan dan dorongan maksimal dari legislatif atau DPRD.

"Perkembangan Covid-19 terus mengalami peningkatan. Kasus terkonfirmasi positif sudah 46 orang, PDP 146 orang, ODP 360 orang, OTG 506 orang. Itu artinya semakin hari semakin bertambah sesuai data terkini," ungkap Darwoto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (6/5) pagi.

Dikatakan Darwoto, dirinya tetap mengapresiasi kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Lamongan yang selama ini sudah maksimal dalam bekerja dengan anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 200 miliar.

"Cuma kami berharap ada evaluasi program yang sudah dilakukan, salah satunya terkait dapur umum atau pemberian nasi kotak yang belum tepat sasaran dan pemberlakuan karantina wilayah di 3 desa dan 1 kelurahan yang belum maksimal," ujarnya.

"Nasi kotak tidak tepat sasaran karena fungsinya bukan pada orang yang terdampak Covid-19. Tetapi ternyata hanya diartikan sebagai nasi kotak untuk buka puasa, karena setiap kepala keluarga mendapatkan, baik terdampak maupun tidak menjelang buka puasa," sambungnya.

Selain itu, ia berharap tim GTPPC melakukan perecanaan yang matang, bagaimana strategi penyebaran Covid-19 bisa berhenti atau mengalami penurunan. "Untuk karantina khusus desa, harus benar benar dijalankan, perketat penjagaan, dan harus tersedia posko pengaduan masyarakat," harapnya

Dalam mendukung berjalannya strategi tim GTPPC tersebut, sehingga Darwoto memandang perlu dibentuknya pansus sebagai pengawas. "Karena dengan pansus itu bisa berpikir bersama memaksimalkan kinerja dalam mengatasi pecegahan pandemi virus Corona. Terlebih, ada ratusan miliar uang rakyat yang digunakan," katanya.

"Gugus Tugas yang diketuai Bupati harus ada pengawasan, biar efektif dalam penggunaan anggaran. Cuma pertanyaannya, tinggal punya nyali atau tidak anggota DPRD Lamongan melanjutkan membentuk Pansus," tanyanya.

Seperti diketahui, pada rapat sebelumnya, jumlah fraksi yang setuju pembentukan pansus Covid-19 cuma 2 fraksi, yakni PKB dan PDI Perjuangan. Sementara fraksi lainnya belum setuju dan meminta pembahasannya ditunda.

"Saya berharap nurani fraksi lain mengikuti kedua fraksi yang sudah setuju, sehingga martabat DPRD Lamongan di hadapan rakyat masih terjaga," pungkasnya. (qom/ian)