JEMBER, BANGSAONLINE.com - Komisi B DPRD Jember, menerima belasan perwakilan dari Pedagang Pasar Tradisional Tanjung yang mengeluhkan penutupan pasar secara sepihak oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jember di Gedung Parlemen Jember, Rabu (27/5/2020) pagi.
Para pedagang itu, wadul ke wakil rakyatnya atas penutupan pasar yang dinilai merugikan, karena saat ini momen lebaran. Mereka mempertanyakan penutupan pasar, di sisi lain sejumlah pertokoan retail modern masih bisa beroperasi seperti biasanya.
Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Menyikapi persoalan ini, Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono menilai penutupan pasar secara sepihak bukan sebuah solusi.
"Harusnya dengan anggaran sebesar Rp 479,4 miliar yang disiapkan Pemkab Jember, ada langkah strategis atau konkret tanpa harus menutup pasar. Contohlah kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat yang bahkan dapat apresiasi presiden. Tanpa harus menutup pasar, tapi bisa melakukan langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Misalnya, memberikan masker gratis bagi pedagang atau penjual di pasar jika lupa membawa, juga bisa dilakukan dengan menerapkan jaga jarak antarpedagang, jadi masih bisa berjualan," ujar Siswono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi B Gedung Parlemen Jember.
Menyediakan tempat cuci tangan, dan mengimbau untuk rajin cuci tangan, kata Legislator Gerindra ini, juga merupakan solusi dan langkah antisipasi yang tepat, tanpa harus menutup pasar.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
"Apa iya masyarakat harus turun ke jalan bergerak untuk demo dan menyuarakan aspirasinya, baru Pemkab akan bertindak. Soal toko-toko kayak Indomaret itu, dinilai tidak adil. Kenapa pasar ditutup tapi mereka dibiarkan tetap buka? Ini artinya rasa keadilan tidak bijak dilakukan bupati itu," ulasnya.
"Besok (Kamis, 28/5/2020) jam 10 pagi, kita undang semua pihak. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 yang juga Bupati Jember, Kapolres, dan Dandim akan kita undang. Mudah-mudahan besok ada solusi. Tapi jika mereka tidak datang, jangan salahkan pedagang (jika bertindak) sendiri membuka paksa pasar. Kita (anggota dewan) hanya mewakili masyarakat, jika rakyat menjerit kita akan dampingi, tapi kami berusaha agar tidak sampai anarkis," tukasnya.
"Semoga besok ada solusi dan tidak ada buka paksa pasar. Tapi sebaliknya pedagang juga harus konsekuen menerapkan protokol kesehatan, hal itu untuk menyelesaikan pandemi (Covid-19) ini," pungkasnya. (ata/yud/zar)
Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News