H. Syafiuddin Asmoro Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Pusat Soal Pembangunan Strategis di Madura

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Di tahun 2021, tidak ada pembangunan strategis yang akan dilakukan di Pulau Madura dari APBN. Padahal, sudah ada kebijakan Perpres 27 dan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gerbang Kertosusila dan Selingkar Wilis.

Hal menjadi pertanyaan H. Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI saat rapat kerja dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa PDTT di Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 di Gedung Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Menurutnya, sampai detik ini Madura tidak ada pembangunan strategis sama sekali yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengimplementasikan pembangunan di wilayah Madura.

"Apalagi sudah ada kebijakan strategis nasional lewat kebijakan Perpres 27 (BPWS) dan Perpres 80 terkait percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gerbang Kertosusila," ujarnya, Rabu (2/9/2020).

"Hingga saat ini belum ada satu program pun yang mulai direalisasikan. Bahkan program Prolegnas yang diajukan oleh menteri terkait, berbanding terbalik dengan ketentuan Perpres yang ada. Hal ini semua tidak berbanding lurus dengan program prioritas nasional dengan yang ada di Kementerian PUPR," sambungnya.

Oleh karena itu, politikus PKB ini mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam merealisasikan Perpres 80/2019. "Ini presiden yang tidak serius atau para menteri terkait yang tidak proaktif dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan?," tanyanya.

"Padahal, dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 itu secara jelas pemerintah akan membangun Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Socah, serta kelanjutan pembangunan dari Tol Suramadu menuju Kawasan Industri Bulu Pandan. Tapi, tidak ada satu pun yang terealisasikan," ungkapnya.

Dalam kesempatan rapat bersama ini, Syafiuddin pun meminta agar Menteri PUPR, Menhub, dan Mendes PDTT dapat mendesak presiden untuk segera melakukan pembangunan di wilayah Madura.

"Kalau urusan ini dibiarkan begitu saja, dampaknya pada spekulan tanah. Karena saat ini, dapat dikatakan kalau tanah di Madura itu 80 persen sudah diambil alih oleh nonpribumi. Walaupun nama pemilik masih menggunakan nama warga setempat," pungkasnya. (uzi/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News