Wali Kota Kediri Paparkan Strategi Peningkatan SAKIP Kota Kediri Menuju A

Mas Abu juga menjelaskan bahwa Kota Kediri memiliki visi Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni. Visi tersebut juga didukung empat misi. Yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi.

Selanjutnya, adalah mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya. Memperkuat perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan. Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut Mas Abu, dalam pencapaian Visi Kota Kediri tahun 2020 - 2024 digunakan proses bisnis yang meliputi proses utama, manajemen dan pendukung, di mana proses manajemen meliputi tata kelola pemerintahan, layanan publik dan IT. Proses utama yang meliputi sumber daya manusia dan daya saing serta ekonomi berbasis potensi unggulan dan ekonomi kreatif. Serta proses pendukung yang meliputi rasa aman, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Menanggapi paparan yang disampaikan, Tim Evaluator Kemenpan RB, Firmansyah mengatakan bahwa apa yang dipaparkan sudah sesuai. “Memang dari apa yang diuraikan penerapan SAKIP ini memiliki beberapa tujuan penting. Dari beberapa tujuan itu tadi sudah sesuai dengan harapan dari penerapan SAKIP. RPJM-nya telah menjawab permasalahan dan isu strategi di setiap daerah. Dan isu strategis tersebut menjadi tujuan dasar,” ujar Firmansyah.

Sementara itu, dalam kegiatan ini Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri Wahyu Kusuma memaparkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kediri tahun 2020. Di mana Pemerintah Kota Kediri telah menindaklanjuti rekomendasi dari evaluasi reformasi birokrasi tahun 2019.

Selain itu, lanjut Wahyu, juga telah dibuat roadmap reformasi birokrasi. Kemudian ada juga quick wins reformasi birokrasi Kota Kediri. Pada tahun 2021, target yang ingin dicapai yakni penyederhanaan birokrasi dan mindset kerja inovatif ASN.

"Sedangkan tahun 2022, adalah penguatan role model kepemimpinan sebagai agen perubahan. Lalu, tahun 2023, penguatan pengawasan melalui WBS dan kapasitas APIP. Tahun 2024, sistem birokrasi dan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital, dan tahun 2025, sistem pemerintahan professional, inovatif, dan berbasis digital," pungkas Wahyu. (uji/rev)