Forkot Kembali Demo Tolak KEK, Ini Tanggapan JIIPE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Forum Kota (Forkot) kembali menggelar demo di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Senin (21/9/2020). Mereka menolak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate.

Dalam analisa Forkot, pemberlakukan KEK itu menimbulkan efek negatif, utamanya di masyarakat. Konsep itu dinilai hanya menguntungkan asing dan pemodal besar. "KEK juga mengurangi pendapatan daerah (PD) dan mengancam hak buruh serta mengancam lingkungan hidup (LH), sudah banyak contohnya di kota-kota besar," ungkap Ketua LSM Forkot Haris Sofwanul Faqih dalam orasinya.

Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik

Forkot juga menolak rencana pemerintah dalam pembangunan Smelter Freeport di kawasan JIIPE. Selain itu, mereka juga meminta agar pekerja Gresik diprioritaskan.

Sementara, Ketua Genpatra yang juga penasihat Forkot, Ali Candi mengungkapkan bahwa keberadaan JIIPE selama ini tak banyak berdampak terhadap ekonomi lokal, khususnya lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Ia juga meminta agar dugaan mafia tanah di kawasan JIIPE diusut tuntas. Sebab, sangat merugikan masyarakat petambak.

Menanggapi demo itu, Kepala Community dan Devolepment (Comdev) JIIPE Mifti Haris menyatakan, saat ini pengajuan JIIPE menjadi KEK terus berjalan dan sedang diproses.

Baca Juga: PG Kerahkan Mobil Bronto Skylift Padamkan Kebakaran Smelter, Presdir Freeport Ucapkan Terima Kasih

"Terkait itu kami masih pengajuan. Dan kami berharap pemerintah memberikan status KEK itu ke kami. Adanya KEK ini sangat bagus dan akan mendatangkan investor baik luar maupun dalam negeri," katanya.

Terkait Freeport yang juga menjadi salah satu penolakan Forkot, Mifti mengaku tidak tahu alasan penolakannya. Namun, Mifti menilai Freeport adalah harapan berbagai pihak karena sebagian besar sahamnya milik pemerintah melalui undang-undang mineral dan pertambangan (minerba). "Intinya, kita mendukung semua program pemerintah termasuk Smelter, " pungkas Mifti. (hud/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News