Abdul Malik, S.H., M.H., Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur. foto: istimewa
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kedatangan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, Rabu (7/10) besok, mendapat sorotan publik. Pasalnya, menteri asal PDI Perjuangan itu akan meluncurkan program beras sosial di Kecamatan Gayungan bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Acara tersebut menjadi sorotan karena di tengah pandemi Covid-19 dan berdekatan dengan Pilkada Surabaya pada 9 Desember.
BACA JUGA:
- Kunker ke Pamekasan, Mensos Gus Ipul Bakal Evaluasi Usai Dugaan 40 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran
- Kemensos dan Pemkab Gresik Sosialisasikan Penerapan DTSEN
- Mensos dan Pemkab Malang Kolaborasi Perkuat Layanan Sosial
- Disambut Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul Salurkan 1.500 Paket Sembako dan Resmikan Masjid KHAS
Selain itu, program tersebut sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada 23 September lalu. Sehingga, peluncuran program yang sama di Surabaya menjadi pertanyaan.
”Kenapa bantuan beras ini harus diacarakan segala. Kan nama-nama penerima dari Progam Keluarga Harapan (PKH) sudah ada,” kata Abdul Malik, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (6/10).
Malik mengaku khawatir muncul klaster launching program beras sosial karena menteri sosial pasti membawa rombongan dari Jakarta yang sedang ada PSBB. Apalagi Covid-19 di sana begitu parah.
Advokat senior itu mengingatkan, banyak klaster Covid-19 di sejumlah kementerian. Dia khawatir, Kementerian Sosial salah satunya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
