Gathering dengan Mentan RI di Makassar, Dirut Petrokimia Pastikan Stok Pupuk Aman di Musim Tanam

MAKASSAR, BANGSAONLINE.com - Mengawali musim tanam Oktober 2020 - Maret 2021 (Okmar), distributor resmi pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik Wilayah Indonesia Timur mengikuti gathering dan mendengarkan arahan langsung dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Makassar, Selasa (20/10/2020).

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyatakan, sebagai Perusahaan Solusi Agroindustri Anggota Holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik senantiasa mendukung pemerintah dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya menyukseskan musim tanam. Salah satunya, melalui pertemuan ini yang merupakan rangkaian dari program “Petrokimia Gresik Siaga Musim Tanam”.

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk menggali informasi terkait masalah yang ada di lapangan, sehingga dapat segera dicarikan solusinya, serta menggali potensi di Indonesia Timur yang dapat dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Dwi Satriyo.

Berdasarkan data dari Perum Bulog, kemandirian pangan Indonesia Timur perlu terus ditingkatkan jika diukur dari komoditas atau produksi beras. Apalagi sekarang konsumsi masyarakat di sana banyak beralih dari sagu ke beras.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mencoba untuk menumbuhkan sentra produksi tanaman pangan di beberapa kawasan Indonesia Timur, termasuk padi dengan varietas gogo. Selama ini, pasokan beras didatangkan dari Jawa Timur.

"Indonesia Timur harus mendapatkan kawalan ekstra pada saat memasuki musim tanam kedua tahun 2020, apalagi musim tanam kali ini berlangsung di tengah wabah Covid-19," jelas Dwi Satriyo.

Lebih lanjut, Dwi Satriyo mengungkapkan, stok pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik secara nasional sebesar 613.760 ton, melebihi ketentuan minimum pemerintah (172.822 ton). Stok tersebut terdiri dari Pupuk Urea 61.019 ton, ZA 63.301 ton, SP-36 110.744 ton, Phonska 294.040 ton, dan Petroganik 84.655 ton.

"Kewajiban dari Petrokimia Gresik adalah menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai penugasan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional," kata Dwi Satriyo.

Adapun untuk memastikan penyaluran hingga ke daerah, Petrokimia Gresik memiliki 77 orang Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka rutin berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Komisi Pengawasan Pupuk, dan Pestisida (KP3), kelompok tani, hingga aparat berwajib setempat.

"Dalam penyalurannya, perusahaan memegang teguh prinsip 6 tepat, yaitu Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, dan Tepat Waktu," terangnya.

Selain kewajiban menyediakan pupuk bersubsidi, lanjutnya, Petrokimia Gresik juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi. Langkah ini adalah solusi bagi petani yang kebutuhan pupuknya tidak teralokasi dalam skema subsidi.

"Tidak hanya pupuk, kami juga siap membantu petani dalam pengendalian hama dan konsultasi masalah pertanian, sehingga pengawalannya lengkap," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Petrokimia Gresik memiliki 15 unit layanan mobil uji tanah yang beroperasi di delapan provinsi untuk melayani petani guna mengetahui kondisi tanah pertanian di masing-masing daerah, sehingga dapat memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat.

Dwi Satriyo menambahkan bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah dan harus disalurkan sesuai aturan yang berlaku.

Segala bentuk penyelewengan seperti penimbunan, pengurangan jumlah atau berat, menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), akan berhadapan dengan pihak berwajib.

"Kami juga tidak akan ragu untuk menindak tegas dengan menghentikan kerja sama distribusi jika penyalur atau distributor terbukti melakukan kecurangan," pungkas Dwi Satriyo.

Terkait musim tanam, Mentan SYL menjelaskan bahwa pupuk merupakan kebutuhan dasar dalam menghadirkan ketahanan pangan nasional serta mewujudkan pertanian yang lebih baik, apalagi di tengah wabah Covid-19. Sedangkan produsen pupuk seperti Petrokimia Gresik beserta jaringan distribusinya adalah elemen penentu keberhasilan ini.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada produsen pupuk beserta distributor untuk menuntaskan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi dengan baik, apalagi Presiden RI telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di awal musim tanam Okmar ini senilai Rp 3,14 triliun atau sekitar 1 juta ton.

"Amanah ini harus kita tuntaskan dengan baik, sehingga tambahan pupuk bersubsidi ini bisa tersalurkan sesuai dengan target," terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menambahkan, penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yang belum menerima Kartu Tani pada awal musim tanam Okmar hingga akhir tahun ini masih dapat dilakukan dengan manual.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan Kartu Tani yang semestinya dimulai pada tanggal 1 September 2020 ditangguhkan hingga 31 Desember 2020.

"Bagi petani yang sudah memegang Kartu Tani penggunaannya akan dilanjutkan, sedangkan yang belum bisa dengan manual," katanya.

Sarwo Edhy mengungkapkan, tahun 2020 ini jumlah petani yang terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebanyak 13,9 juta, sedangkan Kartu Tani yang sudah tercetak baru 9,3 juta kartu, dan yang sudah diisi kuota serta dibagikan kepada petani hanya 6,2 juta kartu. Sementara yang sudah efektif digunakan baru 1,4 juta kartu.

"Untuk itu, dibutuhkan kinerja extraordinary untuk dapat segera menuntaskan program ini," pungkasnya. (hud/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News