Deklarasi Jogo Suroboyo Damai, Wali Kota Risma: Mari Kita Bergandengan Tangan Jaga Surabaya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Seribu perwakilan elemen masyarakat Kota Surabaya menyatakan sikap tegas menolak aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan melibatkan anak di bawah umur. Mereka pun siap menghadang bahkan melawan siapa pun kelompok-kelompok yang akan membuat rusuh di Kota Pahlawan.

Pernyataan sikap tegas ini mereka tuangkan dalam sebuah "Deklarasi Bersama Jogo Suroboyo Damai" yang berlangsung melalui video conference (vidcon), Selasa (20/10/2020) lalu.

Deklarasi ini dipimpin langsung Kapolda Jatim, Irjen Pol. M. Fadil Imran bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Dalam momen itu, Wali Kota Risma mengatakan, saat ini pandemi di Surabaya terus menunjukkan tren yang positif. Namun, capaian ini harus terus dijaga dan dipertahankan agar perekonomian Surabaya meningkat. "Kita harus pertahankan dan jaga kondisi ini supaya pandemi ini bisa segera keluar dari bumi Kota Surabaya," katanya.

Sebab, apabila pandemi ini masih terus ada, maka ekonomi Surabaya tidak bisa tumbuh. Karena, setiap tahunnya banyak anak yang membutuhkan pekerjaan, sementara lapangan kerja terbatas. Terlebih lagi, jika terjadi kekacauan di Surabaya otomatis jumlah pengangguran akan meningkat. "Kalau banyak pengangguran, maka kota ini tidak aman karena kebutuhan dasarnya tidak bisa dipenuhi," ujarnya.

Makanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya agar peduli terhadap kondusivitas dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai terjadi kekacauan di Kota Pahlawan yang dapat berdampak pada turunnya perekonomian hingga meningkatnya kasus Covid-19.

"Mari kita bersama-sama jaga, minimal bapak ibu sekalian menjaga kampung panjenengan (Anda). Susah payah saya mengumpulkan uang-uang rupiah untuk membangun kota ini. Uang itu berasal dari pajak dan retribusi warga yang kami gunakan untuk membangun kota ini," terangnya.

Berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, memang berasal dari uang hasil pajak rakyat. Salah satunya dimanfaatkan untuk program permakanan bagi lansia miskin serta anak yatim. Bahkan, pendidikan gratis bagi pelajar SD dan SMP di Surabaya juga berasal dari uang hasil pajak rakyat. "Semua itu adalah uang hasil pajak bapak ibu sekalian yang dibayarkan ke pemerintah," ungkapnya.

Akan tetapi, apabila terjadi kekacauan di Surabaya yang berimbas pada tindakan anarkis, maka uang dari pajak rakyat itu pula yang kemudian digunakan untuk memperbaiki. Seperti tindakan anarkis saat aksi unjuk rasa pada Kamis (8/10/2020) lalu, yang berdampak pada rusaknya beberapa fasilitas umum. "Karena itu mari kita bergandengan tangan, kita amankan kota ini. Tidak ada kebebasan mutlak di mana pun kita berada, karena di seluruh bumi ini itu butuh aturan," tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden UCLG Aspac ini meminta kepada kelompok yang menggelar aksi demonstrasi di Surabaya agar tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas kota. Di sisi lain, ia juga meminta agar mereka saling menghormati hak warga lain yang tidak ikut dalam aksi tersebut. Sebab, setiap warga negara juga memiliki hak yang sama untuk hidup dengan normal dan damai.

"Karena itu saya berharap kepada para pendemo, tolong hormati kami, tolong hormati hak kami sebagai warga Surabaya. Kami punya hak untuk bisa berkehidupan normal. Kami punya hak untuk bisa hidup damai dengan keluarga," pesannya.

Berkaca pada peristiwa sebelumnya, banyak anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi demonstrasi di Surabaya. Mereka pun akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian karena turut serta berbuat anarkis. Padahal, anak-anak ini masih belum mengerti apa tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut.

Oleh sebab itu, Wali Kota Risma meminta kepada setiap kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi agar tidak melibatkan anak di bawah umur. Ia juga meminta kepada para orang tua agar mengawasi ke mana anak-anaknya pergi. "Setiap anak pasti suka kalau diajak bermain-main atau hura-hura, tapi itu melanggar UU Perlindungan Anak. Saya tidak terima anak-anak Surabaya dihancurkan masa depannya karena mereka tidak mengerti," jelasnya.

Saat ini, Surabaya telah menjadi kota yang aman dan damai dengan berbagai suku bangsa yang ada. Jangan sampai kota para pejuang ini kemudian dirusak oleh kelompok orang yang ingin membuat Surabaya rusuh. "Tolong jangan rusak Surabaya, jangan rusak masa depan anak-anak Surabaya," tegasnya.

Akan tetapi, apabila ada kelompok yang memang bertujuan untuk membuat rusuh di Surabaya, Wali Kota Risma dengan tegas menyatakan sikap untuk melawan. Ia tidak ingin Surabaya yang sudah nyaman dan damai kemudian dirusak oleh kelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. "Saya percaya kita bisa pertahankan kota ini tetap bagus, tetap nyaman, mari kita jaga Surabaya agar tetap bisa damai dan kondusif," tambahnya.

Hal yang sama ditegaskan pula oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol. M. Fadil Imran. Pucuk pimpinan di Mapolda Jatim ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Surabaya yang dengan tulus dan ikhlas bertekad menjaga Surabaya agar tetap damai. Bagi dia, hal ini penting, karena "Deklarasi Jogo Suroboyo Damai" lahir sebagai bentuk kesadaran dan rasa kemuliaan bersama untuk menjaga Surabaya tetap kondusif.

"Surabaya merupakan kota yang strategis untuk Jatim. Surabaya adalah episentrum roda ekonomi. Kita tidak ingin Kota Surabaya dikotori dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, tindakan yang merusak kota. Karena itu, saya ikut berterima kasih karena warga Surabaya berani menjaga kondusivitas kota agar tetap indah, nyaman dan aman," kata Kapolda Jatim.

Kapolda pun berkaca pada aksi unjuk rasa yang terjadi pada Kamis (8/10/2020) lalu. Dari fakta di lapangan, terjadi tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan kelompok-kelompok tak bertanggung jawab. Dampaknya, banyak fasilitas umum yang rusak. Termasuk inventaris milik Polri dan pemerintah. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum disalahartikan oleh sebagian kelompok.

"Bagi kelompok-kelompok yang memang niatnya datang melakukan tindakan anarkis, niatnya merusak melakukan pembakaran, saya selaku Kapolda Jatim akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Kapolda menilai, bahwa saat ini Surabaya telah menjadi contoh penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai karena kerumunan dan berdampak pada tindakan anarkisme berakibat pada masifnya penularan Covid-19. Bagi dia, masih banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyampaikan aspirasi.

"Terima kasih kepada ibu wali kota dan komitmen ibu yang tetap semangat tidak pernah luntur walaupun jabatan tinggal beberapa bulan lagi. Saya bangga menjadi warga Surabaya yang dipimpin oleh Bu Risma," pungkasnya. (ian/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News