Rapat Paripurna DPRD Tuban bersama Pemkab Tuban. (foto: ist)
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban bersama pemerintah setempat menyepakati dan menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2021 menjadi Perda APBD 2021.
Penetapan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Tuban bersama Pemkab Tuban di ruang sidang dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, Jumat (23/10/2020).
Baca Juga: 40 UMKM Binaan Pemkab Tuban Siap Ekspor Produk ke Luar Negeri
Sekretaris Daerah Tuban, Budi Wiyana menjelaskan, setelah dilakukan persetujuan bersama DPRD selanjutnya akan dilaporkan ke pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi.
"Sesuai mekanismenya, selama 15 hari kerja dievaluasi oleh gubernur," ujarnya.
Adanya jumlah anggaran yang berkurang, sedikit banyak memiliki dampak terhadap target kinerja. Namun demikian, Pemkab Tuban telah memilah program yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan diprioritaskan dahulu.
Baca Juga: Dispendik Tuban Gelar Student Festival Week 2024
"Tentunya program yang tertuang RPJMD kita prioritaskan, yang lain bisa ditunda atau dibahas lagi dalam PAPBD," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi mengatakan, sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, DPRD dan Pemkab Tuban berupaya mendahulukan kepentingan masyarakat yang berkaitan peningkatan kesejahteraan. Salah satunya dengan penetapan PAPBD yang dilaksanakan lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya.
"APBD tahun ini disepakati sekitar Rp 2,4 miliar, turun 16 persen dari tahun sebelumnya yakni, Rp 2,6 miliar," ujar Ketua DPRD Tuban.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Raker, Komisi I DPRD Tuban Sampaikan Aspirasi ke Kementerian PU
Meski tak menyebutkan secara terperinci, namun Politikus PKB itu menambahkan, alokasi RAPBD yang telah disepakati itu, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk alokasi untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Tuban.
"Sebagian anggaran tetap kita alokasikan untuk pencegahan Covid-19 sesuai instruksi pemerintah pusat, namun besarannya belum bisa kami sampaikan, yang jelas kita semua telah menyepakatinya," tutupnya. (gun/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
