Lalu dana operasionalnya dari mana? “Saya biayai sendiri. Uang pribadi. Saya tiap bulan kan punya income Rp 1 miliar. Yang 200 juta akan saya gunakan untuk biaya operasional Wantimbup. Tapi kalau untuk proyek pembangunan seperti infrastruktur yang sudah dianggarkan oleh pemkab ya, itu urusan Pemkab Mojokerto,” kata Kiai Asep yang memang dikenal sebagai kiai miliarder tapi dermawan.
Menurut Kiai Asep, Wantimbup ini selain punya tugas dan fungsi memonitor kondisi riil masyarakat, juga sebagai sarana untuk “merawat” para relawan dan partai pengusung Ikfina Fahmawati-Muhammad Al-Barra (Ikbar) yang saat kampanye telah bekerja keras untuk memenangkan pertarungan pilkada.
“Selama ini semua pilkada, setelah calonnya menang kan sudah tidak ingat lagi terhadap relawan dan partai pengusunya,” tutur Kiai Asep. “Kita jangan sampai seperti itu. Kabupaten Mojokerto harus benar-benar jadi contoh yang baik. Jadi miniatur Indonesia yang maju, adil dan makmur,” tegas ketua umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU) itu.
Lalu apa saja tugas dan fungsi Wantimbup Mojokerto? “Tugasnya untuk momonitor keadaan masyarakat di kampung-kampung. Misalnya ada rumah tak layak huni di suatu kampung atau desa di Mojokerto. Wantimbup harus tahu dan melaporkan kepada bupati dan wakil bupati. Karena itu Wantimbup harus rapat dua bulan sekali dan bupati bersama wakil bupati Mojokerto harus hadir,” kata Kiai Asep yang memiliki sekitar 10 ribu santri itu panjang lebar.
