Komisi B Usulkan Ada Raport untuk SKPD di Jawa Timur

Editor: Revol
Wartawan: Didi Rosadi
Kamis, 19 Februari 2015 20:07 WIB
Komisi B Usulkan Ada Raport untuk SKPD di Jawa Timur M. Fawaid, anggota komisi B DPRD Jatim. (Didi Rosadi/BangsaOnline.com)

SURABAYA (BangsaOnline) – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawaid mengusulkan adanya Raport untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Raport itu dinilai penting untuk mengukur parameter kinerja masing-masing SKPD. Raport itu juga berguna bagi Gubernur menilai kinerja kepala SKPD. Sistem ini juga bisa dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kinerja dari para kepala SKPD.

Fawaid menyampaikan pemilihan kepala dinas atau SKPD merupakan hak prerogratif dari Gubernur Jawa Timur. Hanya saja, sebagai anggota dewan, pihaknya akan mengusulkan supaya ada raport untuk setiap kepala dinas.

"Selama ini kan belum ada catatan untuk kepala dinas. Baik atau buruk kinerjanya, tidak jelas," kata politisi dari Fraksi Gerindra ini, Kamis (19/2).
Ditambahkannya yang memberikan penilaian menurutnya adalah masing - masing komisi yang ada di DPRD Jawa Timur sesuai dengan mitrakerjanya. Penilaian tersebut dikeluarkan oleh komisi di akhir tahun dan diumumkan ke publik, sehingga publik mengetahui kinerja kepala dinas / SKPD dalam setahunnya. 

Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah


"Penilaiannya bisa berupa program kerja yang akan dilakukan, realisasi kerja selama setahun berikut juga dengan penyerapan anggarannya. Bisa pula mengenai teroboson-terobosan program. Ini juga untuk mengukur kreativitas dari kepala dinas karena selama ini mayoritas programnya sama di tahun sebelumnya maupun setelahnya," ungkap politisi lulusan UGM ini.

Mengingat di akhir Februari ini ada proses lelang jabatan untuk mengisi struktur di kepala dinas dan esolon II, lantaran banyak pejabatnya yang akan pensiun, maka secepatnya ia akan mengusulkan ke pimpinan komisi B dan Ketua DPRD Jawa Timur untuk segera mengevalusi guna memberikan raport kepada kepala SKPD. Ini nantinya bisa dijadikan pertimbangan bagi Gubernur Jawa Timur untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan di SKPD maupun di Biro.

"Usulan pada umumnya supaya ada raport setiap akhir tahun namun khusus untuk sekarang kami usulkan supaya dipercepat karena ada momentum pergantian kepala dinas yang akan dilakukan oleh gubernur. Sehingga harapannya hal ini akan menjadi salah satu sumber gubernur untuk menentukan kadis yang tepat dan sesuai dengan visi misi gubuernur kedepannya. Lebih dari itu, supaya tidak mengulang kasus seperti kepala dinas pariwisata yang kinerjannya kurang baik padahal sudah meminpin lama didinas tersebut," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

TAGS:

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO