Di Luar BPOM, Uji Fase II Vaksin Nusantara Lanjut di RSPAD, Ilegal?

Di Luar BPOM, Uji Fase II Vaksin Nusantara Lanjut di RSPAD, Ilegal? Dahlan Iskan. foto: ist

SURABAYA, BANGSAONLINE.com Setelah banyak mendapat dukungan dari para tokoh, dokter, dan bahkan jenderal, tampaknya uji fase II akan lanjut. Tentu di luar BPOM.

Apa itu Ilegal? Nah, silakan ikuti tulisan Dahlan Iskan di Disway dan HARIAN BANGSA pagi ini, 17 April 2021. Dibawah ini kami turunkan juga untuk pembaca BANGSAONLINE.com yang terus meluas di seluruh tanah air, bahkan juga warga Indonesia di luar negeri. Selamat membaca:

SAYA sampai malu: menulis VakNus sampai lima seri. Sampai-sampai beredarnya video Presiden Joe Biden jatuh lagi di tangga pesawat terlewatkan –untung ternyata itu meme. Makanya kok terlihat dramatis sekali jatuhnya.

Pun penahanan kapal Ever Given. Juga terlewatkan. Kapal itu kini ditahan Mesir sampai pemiliknya membayar Rp 14 triliun. Yang sekitar Rp 4 triliunnya berupa ganti rugi rusaknya nama baik Mesir. Kapal yang pernah kandas seminggu di terusan Suez itu kini tetap ditahan di Danau Pahit –di pertengahan terusan itu.

Soal Waskita Karya, Bank Mandiri, dan isu reshuffle kabinet juga terlewat. Padahal tidak ada rencana sama sekali untuk menulis serial VakNus itu. Semula, saya pikir, begitu uji coba fase II itu tidak diizinkan, selesailah cerita VakNus. The End. Ups... ternyata masih to be continued.

Awalnya saya tergelitik oleh foto yang beredar di medsos: Letjen Purn Sudi Silalahi ke RSPAD –diambil darahnya di situ. Mantan sekretaris kabinet itu menjadi relawan uji coba VakNus –di luar birokrasi BPOM.

Kebetulan saya kenal ''Jenderal Batak dari Tanah Jawa'' –begitu judul buku biografinya– yang taat beribadah itu. Maka saya wawancarai beliau. Saya tanya: apakah selama ini belum pernah vaksinasi –kan usianya sudah di atas 60 tahun.

"Belum," jawabnya. "Waktu itu saya lagi menjalani penyembuhan setelah operasi prostat," tambahnya.

"Operasi prostatnya berhasil?'' tanya saya.

"Berhasil sangat baik," jawab Sudi.

Saya sengaja bertanya dulu soal berhasil atau tidaknya operasi prostat itu. Banyak laki-laki senior ingin berita seperti itu –siapa tahu kelak juga perlu operasi prostat.

Selebihnya saya wawancara seperti wartawan lainnya. Soal pengambilan darahnya yang beredar di medsos. Disway pun menuliskannya. Tanpa punya niat akan menulis soal VakNus lagi keesokan harinya.

Saya pikir Pak Sudi relawan pertama uji coba fase II. Ternyata bukan. Saya merasa bersalah. Maka saya wajib menulis siapa sang pioneer: ternyata Aburizal Bakrie. Kebetulan, ketika wawancara, berhasil mendapat keterangan yang nilai human interest-nya sangat tinggi. Saya tidak menyangka mendapatkan sisi menarik yang selama itu dirahasiakan. Maka jadilah tulisan seri ke-2 itu.

Selesai. Tidak perlu lagi menulis soal VakNus. Isu reshuffle kabinet mulai ramai. Tapi hari itu saya merasa bersalah –secara jurnalisme. Saya baru tahu hari itu bahwa yang membeli peralatan DSA di RSPAD itu ternyata kementerian kesehatan di zaman menteri kesehatannya Siti Fadilah Supari.

Saya pun mewawancarai dia. Yang ternyata menarik: dia hanya mau vaksinasi lewat VakNus.

Saya langsung mencatat: kok ada ilmuwan kedokteran, peneliti, doktor, yang hanya mau vaksinasi VakNus. Pastilah menarik, secara jurnalisme. Jurnalis mana yang menganggap itu tidak menarik?

Itu, setidaknya, bisa sedikit menetralkan kesan ilmuwan vs politisi di kasus VakNus ini. Atau orang awam vs ilmuwan. Bu Siti Fadilah bukan orang yang tidak mengerti disiplin penelitian. Beliau sendiri peneliti –sampai membawa 60 simpanse ke Amerika.

Dan beliau hanya mau VakNus –karena pertimbangan kondisi badan yang punya problem autoimmune.

Prof Dr Nidom sebenarnya juga bisa jadi faktor penetralisir kesan itu. Prof Nidom bukan orang awam. Ia mengerti disiplin penelitian. Beliau peneliti. Bahkan penelitiannya sampai menemukan virus –flu burung saat itu.

Beliau membela VakNus bukan karena tidak mengerti –seperti saya. Bisa jadi beliau lebih banyak berbuat dari pada banyak ahli yang banyak berkomentar.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO