Pemkab Lamongan Kembali Pertahankan SAKIP A

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali mempertahankan predikat A atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ini adalah kali ketiga Pemkab Lamongan sukses meraih predikat A sejak tahun 2018, 2019, dan 2020. Hanya ada 11 kabupaten/kota di Indonesia yang bisa meraih predikat A, salah satunya Kabupaten Lamongan.

Capaian predikat tersebut disampaikan Menpan-RB Tjahjo Kumolo pada acara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang diselenggarakan secara virtual. Hadir secara virtual Bupati Lamongan Yuhronur Efendi didampingi Wabup Abdul Rouf beserta Pj. Sekda Aris Mukiyono di Ruang Command Center Kabupaten Lamongan, Kamis (22/4/2021).

Baca Juga: Tak Ingin Warganya Terjebak Pinjol dan Investasi Bodong, Anggota DPR RI Jiddan Gelar Sosialisasi

Dalam sambutannya, Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemerintah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten yang mampu mendapatkan Reformasi Birokrasi SAKIP dengan predikat B, BB, A, AA. Dengan capaian tersebut, Tjahjo menilai pemerintahan itu telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki birokrasinya.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang mendapat reformasi birokrasi SAKIP-nya sudah mencapai B, BB, A, dan bahkan AA. Karena telah sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga tercipta birokrasi yang akuntabel dan berdaya saing. Mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien," tutur Tjahjo Kumolo.

Tjahjo juga menjelaskan, kegiatan evaluasi dan implementasi yang dilakukan setiap tahunnya ini sebagai upaya membuat birokrasi untuk lebih adaptif dan lebih cepat dalam meningkatkan pelayanan publiknya.

Baca Juga: Lantik Direktur Utama BDL, Bupati Yuhronur Tekankan Dua Peran Perusahaan Daerah

Tjahjo juga menilai, semakin tinggi indeks reformasi birokrasi maka semakin baik tata kelola instansi pemerintah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi stakeholder dan berkontribusi pada capaian pembangunan nasional. (qom/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News